Washington, DC ā Kekhawatiran besar tengah menyelimuti kelompok hak asasi manusia di Amerika Serikat menjelang pemilu sela November mendatang. Mereka mencurigai Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang menjadi ujung tombak kebijakan deportasi Presiden Donald Trump akan hadir di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) untuk menekan pemilih.
Sejak Trump kembali menjabat, ICE memang tumbuh menjadi raksasa. Lembaga ini kini diperkuat 22.000 personel dan menjadi lembaga penegak hukum federal dengan anggaran terbesar di AS. Namun, catatan agresivitas mereka ikut disorot tajam. Setidaknya tercatat 25 insiden penembakan oleh agen imigrasi sejak awal periode kedua Trump, dengan enam di antaranya berujung kematian. Selain itu, lebih dari 60 orang dilaporkan meninggal dalam tahanan ICE sejak Januari 2025.
Rekam jejak inilah yang memicu kekhawatiran Human Rights Watch (HRW) dan American Civil Liberties Union (ACLU). Mereka menilai kehadiran agen ICE di dekat TPS bisa menjadi alat intimidasi politik yang efektif. Survei nasional dari University of California, San Diego, pada September lalu bahkan menemukan 40 persen responden menduga akan ada agen ICE di sekitar TPS pada hari pemungutan suara nanti.
Meski hukum federal melarang pengerahan agen bersenjata di TPSāaturan yang sudah ada sejak 1865ācelah hukum masih terbuka. Undang-undang mengizinkan penggunaan kekuatan jika diperlukan untuk "menjaga perdamaian" atau "mengusir musuh bersenjata." Pada pemilihan primer lalu, insiden agen ICE yang beroperasi di dekat TPS sempat terjadi di San Antonio, Texas, dan Ventura County, California, sebelum akhirnya mereka diminta pergi oleh polisi setempat.
Analisis Dampak: Situasi ini menciptakan dilema demokrasi yang pelik. Di satu sisi, negara berhak menegakkan hukum imigrasi. Namun di sisi lain, kehadiran aparat bersenjata di sekitar TPS berisiko menciptakan chilling effectāmembuat warga, terutama kelompok minoritas, takut menggunakan hak pilihnya. Jika intimidasi ini berhasil menekan partisipasi pemilih, legitimasi hasil pemilu bisa dipertanyakan. Kelompok advokasi mendesak pengawasan ketat untuk memastikan ICE tidak melanggar batas netralitas politik.