Amerika Serikat secara resmi telah memulai penarikan pasukannya dari pangkalan militer utamanya di Suriah timur laut, sebuah langkah awal dalam proses yang diperkirakan memakan waktu berminggu-minggu. Pangkalan Qasrak, yang merupakan markas terbesar AS di Suriah, kini menjadi saksi bisu pergerakan alat berat dan personel menuju wilayah Kurdi di Irak utara. Keputusan ini muncul setelah pasukan Suriah berhasil mengambil alih kendali penuh atas beberapa wilayah kunci dari tangan milisi Kurdi, mengubah drastis dinamika kekuasaan di kawasan tersebut.
Pergerakan alat berat, personel, dan kendaraan lapis baja terpantau jelas di kota Hasakah pada Senin lalu, menandai fase pertama evakuasi yang juga melibatkan pangkalan al-Shaddadi dan ladang minyak al-Omar di Deir Az Zor. Kabarnya, beberapa peralatan canggih berteknologi tinggi memerlukan waktu berminggu-minggu untuk dipindahkan ke Irak. Penarikan ini bukan hal baru; Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sudah mempertimbangkan opsi ini sejak Januari, dan kehadiran militer AS di Suriah memang telah dikurangi secara bertahap dari 1.500 menjadi sekitar 900 personel saat ini.
Penarikan AS ini meninggalkan bekas mendalam, terutama bagi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi. Dulu, SDF adalah sekutu utama Washington dalam memerangi ISIS (ISIL) dan menguasai sebagian besar Suriah utara dan timur. Namun, status mereka melemah setelah kehilangan wilayah akibat pertempuran dengan pasukan pemerintah Suriah. Akibatnya, SDF kini menjalin kesepakatan dengan pemerintah Suriah untuk berintegrasi dengan Tentara Suriah. Pangkalan strategis AS seperti al-Tanf dan al-Shaddadi pun kini sepenuhnya berada di bawah kendali militer Suriah.
Perubahan aliansi ini, dari sekutu Washington menjadi bagian dari tentara pemerintah Suriah, menunjukkan bagaimana dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah sangat cair. Artikel menyebutkan bahwa melemahnya status SDF juga terjadi seiring langkah Presiden Trump yang menjalin hubungan dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa pasca jatuhnya pemimpin sebelumnya, Bashar al-Assad, pada Desember 2024. Ini menciptakan situasi baru di mana pemerintah Suriah dan sekutunya (seperti Rusia dan Iran) kemungkinan akan semakin mengkonsolidasikan kekuasaan, sementara masa depan komunitas Kurdi di wilayah tersebut menjadi lebih tidak pasti. Keputusan AS ini berpotensi memicu kekosongan kekuasaan yang bisa diisi oleh aktor lain, mengubah lanskap konflik yang kompleks di Suriah.