Pesta demokrasi di Kosta Rika pada 1 Februari mendatang diperkirakan akan menjadi ajang dominasi kubu petahana. Namun, di balik prediksi kemenangan kandidat yang dekat dengan Presiden Rodrigo Chaves, tersimpan "kartu liar": jutaan pemilih yang masih bimbang dan apatisme publik terhadap jalannya pemilihan.
Kosta Rika bersiap menggelar pemilihan presiden dan legislatif pada 1 Februari 2024. Hasil jajak pendapat awal mengisyaratkan bahwa kandidat yang dekat dengan Presiden Rodrigo Chaves yang akan lengser berpeluang besar memenangkan kontestasi. Namun, asa partai berkuasa untuk mengamankan empat tahun tambahan kekuasaan di tengah apatisme publik dan kesulitan kubu oposisi menggalang dukungan, dibayangi oleh jumlah pemilih mengambang yang sangat besar, mencapai sepertiga dari total pemilih.
Dalam pemilihan yang akan memperebutkan kursi presiden, dua wakil presiden, dan 57 kursi di parlemen, kubu populis kanan-tengah yang digawangi Presiden Chaves, diwakili oleh mantan menteri Laura Fernandez dari Sovereign People Party (PPSO), tampaknya berada di jalur aman. Potensinya semakin besar berkat perpecahan di kubu oposisi dan memudarnya dukungan untuk partai-partai kiri-tengah seperti National Liberation Party dan Citizens’ Action, yang sempat berkuasa sebelum Chaves. Chaves sendiri cukup populer karena sering mengkritik "status quo" yang ia sebut korup, meskipun konstitusi melarangnya untuk kembali mencalonkan diri secara berturut-turut.
Namun, di balik optimisme kubu petahana, ada "misteri" besar yang bisa mengubah peta. Sebuah survei dari University of Costa Rica's Centre for Political Research and Studies (CIEP) pada Januari 2024 mengungkapkan bahwa hampir 79 persen responden merasa kurang atau tidak antusias sama sekali terhadap kampanye. Ironisnya, lebih dari 57 persen menyatakan termotivasi untuk memilih, sementara hanya sekitar 19,5 persen yang tidak berniat berpartisipasi. Pergeseran prioritas pemilih juga menjadi sorotan; kini, keamanan menjadi isu utama yang lebih dikhawatirkan warga Kosta Rika ketimbang masalah ekonomi.
Fenomena apatisme dan suara mengambang ini bisa menjadi "kartu liar" yang berpotensi memicu kejutan, apalagi jika 40 persen suara tidak tercapai, maka putaran kedua akan digelar pada 5 April. Meskipun konstitusi menyatakan pemilihan adalah "fungsi sipil wajib", tidak ada sanksi bagi mereka yang golput. Ini bisa mempengaruhi tingkat partisipasi. Pergeseran prioritas dari ekonomi ke keamanan juga mengindikasikan adanya masalah mendalam yang harus segera diatasi oleh pemerintahan baru. Seperti yang diungkapkan Ronald Alfaro dari University of Costa Rica, negara ini sedang menuju "penataan ulang politik," yang berarti lanskap politik Kosta Rika mungkin akan sangat berbeda di masa depan, dengan melemahnya dominasi partai-partai tradisional dan munculnya dinamika baru.