Senegal tengah menghadapi badai ekonomi serius setelah terungkapnya utang tersembunyi yang nilainya mencapai sekitar 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Temuan ini mengejutkan publik karena sebelumnya pemerintah terus mengklaim Senegal sebagai contoh stabilitas makroekonomi di Afrika. Akibatnya, total utang publik negara itu melonjak drastis hingga menembus angka 130 persen dari PDB, menjadikannya salah satu rasio utang tertinggi di benua Afrika.
Skandal ini memicu kemarahan publik dan mengubah lanskap politik Senegal. Partai berkuasa, Pastef, berhasil meraup 80 persen kursi di parlemen pada pemilu November lalu setelah mengusung agenda kedaulatan ekonomi. Namun, hampir dua tahun berselang, janji kemandirian tersebut mulai memudar. Pemerintah justru kembali bergantung pada lembaga keuangan internasional, baru-baru ini menyetujui program pinjaman baru dari Dana Moneter Internasional (IMF) senilai $2,2 miliar.
Kritik keras muncul terhadap siklus penyesuaian struktural yang dinilai hanya menambah beban utang tanpa menyelesaikan akar masalah. Sejarah mencatat, sejak 1979, Senegal nyaris tidak pernah lepas dari program IMF. Kebijakan penyesuaian struktural yang diterapkan justru menghasilkan stagnasi ekonomi, kemiskinan yang meningkat, dan gagalnya transformasi ekonomi. Bahkan pada 2004, meski mendapat keringanan utang melalui inisiatif HIPC, syarat-syarat seperti privatisasi perusahaan negara dan deregulasi justru memukul akses layanan dasar dan usaha kecil.
Data terbaru menunjukkan realitas pahit: utang publik Senegal pada akhir 2023 sebenarnya mencapai 99 persen dari PDB, jauh dari laporan awal yang hanya 74 persen. Selisih 25 poin persentase ini dianggap bukan sekadar kesalahan administratif biasa, melainkan sebuah kegagalan sistemik. IMF menyalahkan pemerintah Senegal atas kesalahan data tersebut, namun publik mulai mempertanyakan apakah lembaga ini benar-benar ingin membantu pembangunan atau justru memelihara negara-negara berutang dalam kemiskinan yang terstruktur.