Baghdad, Irak ā Langkah besar diambil oleh pemimpin Syiah Irak, Muqtada al-Sadr. Ia resmi membubarkan kelompok bersenjatanya, Saraya al-Salam, dan memerintahkan seluruh anggotanya bergabung ke dalam struktur militer negara. Keputusan ini disambut baik oleh Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, yang memang sedang getol merombak aparat keamanan.
Dalam pidato perdananya di parlemen, al-Zaidi berjanji akan mereformasi sektor keamanan dengan cara membatasi kepemilikan senjata hanya pada negara. Janji ini bukan hal baru di Irak. Sejak invasi AS tahun 2003, kelompok paramiliterāterutama yang didukung Iranāmemiliki kekuatan besar di luar kendali pemerintah.
Namun, kali ini situasinya berbeda. Tekanan dari Amerika Serikat di tengah perang AS-Israel melawan Iran, ditambah anjloknya pendapatan minyak Irak akibat penutupan Selat Hormuz, membuat situasi ekonomi semakin genting. Ekspor minyak Irak merosot drastis dari 3,3 juta barel per hari menjadi hanya 600.000 barel per hari. Padahal, lebih dari 90 persen anggaran negara bergantung pada minyak.
Analis politik Mujashaa Altimimi menegaskan, "Ekonomi dan stabilitas tidak akan bisa maju selama senjata masih di luar kendali negara. Ini bukan lagi soal keamanan, tapi sudah menjadi kebutuhan ekonomi." Al-Sadr pun menyerukan kelompok lain, terutama yang tergabung dalam Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) pro-Iran, untuk mengikuti jejaknya. Beberapa kelompok, seperti Asaib Ahl al-Haq yang masuk daftar teroris AS, sudah menyatakan kesediaan untuk bubar dan melebur ke dalam negara.