MANILA — Negosiasi panjang antara China dan ASEAN soal kode etik di Laut China Selatan kembali menemui jalan buntu. Meski pertemuan di Manila sudah membahas sekitar 80 persen draf, sejumlah isu krusial masih mengganjal, terutama soal apakah aturan ini nanti bersifat mengikat secara hukum atau tidak.
Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, mengakui perbedaan pandangan antarnegara masih tajam. "Belum ada kesimpulan," ujarnya di sela-sela KTT ASEAN, Minggu (26/10). Filipina sendiri sebenarnya berambisi merampungkan kesepakatan ini sebelum kursi ketua ASEAN beralih ke Singapura tahun depan.
Latar belakang kebuntuan ini adalah klaim tumpang tindih di perairan strategis tersebut. China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Situasi makin panas dengan serangkaian bentrokan maritim antara kapal China dan Filipina dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden semburan water cannon dan manuver berbahaya yang dituding Manila sebagai pelanggaran.
Di sisi lain, ASEAN juga mengambil langkah tegas terhadap Myanmar. Blok ini memperpanjang larangan bagi pemimpin junta militer untuk menghadiri KTT tahunan, karena dinilai gagal menjalankan konsensus perdamaian 2021. ASEAN mengecam serangan terhadap warga sipil yang terus berlanjut di negara tersebut. Dengan sanksi ini, Myanmar hanya boleh diwakili oleh diplomat karier tingkat bawah.
Analisis Dampak: Kegagalan kesepakatan kode etik ini berpotensi memperpanjang ketegangan di perairan yang menjadi jalur dagang utama dunia. Bagi masyarakat pesisir dan nelayan di negara-negara ASEAN, ketidakpastian hukum di laut bisa berdampak pada keselamatan dan mata pencaharian mereka. Sementara itu, sikap tegas ASEAN terhadap Myanmar menunjukkan upaya organisasi ini menjaga kredibilitasnya di mata dunia internasional, meski solusi damai di Myanmar masih jauh dari kata selesai.