Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel militer ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) yang digagas oleh Amerika Serikat. Kontingen pertama, yang berjumlah 1.000 tentara, dijadwalkan tiba di wilayah konflik tersebut pada April, dengan sisa pasukan menyusul hingga Juni. Langkah ini disebut sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas peran global Indonesia.
Namun, rencana cepat ini memicu perdebatan sengit di dalam negeri dan menjadi sorotan tajam para pengamat. Banyak pihak mempertanyakan peran strategis yang akan dimainkan pasukan Indonesia di tengah konflik genosida Israel-Palestina. Apalagi, misi ini tidak berada di bawah mandat PBB seperti operasi perdamaian yang biasa diikuti Indonesia.
Kekhawatiran utama adalah pasukan Indonesia berpotensi dimanfaatkan sebagai “pion” oleh Amerika Serikat, yang notabene adalah sekutu kuat Israel. Shofwan Al Banna Choiruzzad, seorang profesor dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa ini bisa berdampak buruk bagi reputasi panjang Indonesia sebagai pendukung setia Palestina. “Kami khawatir Indonesia akan digunakan sebagai penyangga untuk mengontrol warga Palestina,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa akan sangat menyakitkan jika tentara Indonesia justru menjadi alat pendudukan.
Isu ini semakin rumit mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena dukungan teguh terhadap kemerdekaan Palestina. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana koordinasi operasional akan dilakukan di lapangan. Shofwan menekankan, Indonesia harus secara jelas memastikan pasukannya tidak akan beroperasi di area yang berisiko konfrontasi dengan faksi Palestina, atau di wilayah yang dikendalikan Israel, yang bisa diinterpretasikan sebagai pengakuan praktis terhadap Israel.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, komitmen Indonesia untuk mengirim pasukan ini adalah yang pertama dengan angka spesifik di antara anggota “Dewan Perdamaian” yang digagas AS, diikuti oleh negara-negara seperti Kosovo, Maroko, Albania, dan Kazakhstan. Meskipun Jakarta menegaskan akan memainkan peran “penyeimbang” bersama negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania, para pengamat tetap khawatir bahwa keterlibatan ini dapat mengorbankan prinsip Indonesia yang selama ini mendukung solusi dua negara dan Palestina merdeka. Misi ini pun menjadi ujian berat bagi politik luar negeri Indonesia, di mana reputasi dan prinsip dukungan terhadap Palestina menjadi taruhannya.