Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat pernyataan yang jadi sorotan. Dalam pidatonya di hadapan media pada Selasa lalu, Trump melontarkan sejumlah klaim tentang kondisi ekonomi AS yang sebagian besar ternyata tidak akurat.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah klaimnya bahwa 'tidak ada inflasi' di AS. Ia juga menyebut inflasi inti hanya 1,6 persen. Namun, data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) menunjukkan fakta berbeda. Inflasi inti pada November dan Desember tercatat 2,6 persen dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, inflasi naik 2,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jelas, klaim 'tidak ada inflasi' ini tidak sesuai data.
Trump juga mengklaim programnya berhasil memangkas harga obat hingga '300, 400, 500, bahkan 600 persen'. Klaim ini secara matematis mustahil. Penurunan harga 100 persen berarti produk itu gratis. Penurunan lebih dari itu berarti perusahaan farmasi harus membayar konsumen untuk membeli produk mereka.
Mengenai tarif, Trump membahas kasus di Mahkamah Agung yang akan memutuskan legalitas penggunaan undang-undang daruratnya untuk memberlakukan tarif. Ia mengatakan AS harus mengembalikan uang jika pengadilan menentang pemerintahannya. Klaim ini sebagian benar. Jika kalah, AS memang perlu mengembalikan sebagian dana tarif yang sudah dipungut. Bahkan, penasihat ekonomi Gedung Putih sudah mencari alternatif hukum lain jika rencana ini diblokir.
Trump juga menyerang pendahulunya, Joe Biden, dengan mengatakan Biden 'tidak pernah memberlakukan tarif'. Ini sepenuhnya salah. Biden memberlakukan beberapa tarif selama masa jabatannya, termasuk 35 persen pada impor Rusia di tahun 2022 dan menaikkan tarif kayu Kanada pada tahun 2024. Biden juga mengenakan tarif besar pada barang Tiongkok seperti kendaraan listrik dan chip semikonduktor.
Terakhir, Trump mengklaim pemerintahannya telah memangkas lebih dari 270.000 pekerjaan birokrat di pemerintahan federal dan mereka pindah ke sektor swasta. Memang benar pemerintah federal mengurangi sekitar 277.000 pekerjaan, namun klaim bahwa semuanya pindah ke sektor swasta adalah bagian yang belum tentu akurat.