Ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjabat 12 bulan lalu, ia punya janji besar: memangkas defisit perdagangan AS yang kala itu membengkak hingga sekitar 918,4 miliar dolar AS pada tahun 2024. Untuk mewujudkannya, Trump menginvokasi International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dan mulai memberlakukan 'tarif timbal balik' terhadap mitra dagang AS. Tujuannya jelas, memperbaiki praktik dagang yang dituding Gedung Putih mengikis sektor manufaktur AS. Tarif ini mulai berlaku pada 2 April.
Namun, data perdagangan awal dari tahun 2025 menunjukkan hasil yang menarik. Memang benar, defisit perdagangan global AS secara keseluruhan menurun seperti yang diharapkan Trump. Tapi, dampak tarif ini di Asia Tenggara dan Asia Timur ternyata tidak sesuai dugaan. Alih-alih mengurangi ketergantungan AS pada kedua wilayah yang notabene adalah pusat manufaktur besar dunia, tarif-tarif ini justru hanya menggeser rantai pasok.
"Analoginya begini, jika Anda menekan balon di satu arah dan orang-orang masih menginginkan produk itu, mereka akan tetap mendapatkannya, dari lokasi yang berbeda," jelas Deborah Elms, Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation, Singapura. Ia menambahkan, "Perdagangan akan bergerak ke mana ada peluang. Kita memang mengubah cara berdagang, tapi kita tidak menghentikan perdagangan itu sendiri."
China, yang dikenal sebagai 'pabrik dunia' dan pemasok utama barang ke AS, menjadi salah satu target utama Trump. Setelah berbulan-bulan saling balas tarif antara Washington dan Beijing, bea masuk AS terhadap barang-barang Tiongkok rata-rata mencapai 47,5 persen per November 2025. Angka ini mungkin berubah setelah pertemuan Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada April mendatang, namun dampaknya sudah terasa.
Di tengah gejolak tahun 2025, nilai ekspor Tiongkok ke AS anjlok 20 persen, menurut data bea cukai Tiongkok. Biro Sensus AS melaporkan bahwa nilai impor barang dari Tiongkok juga turun drastis, dari 438,7 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 266,3 miliar dolar AS pada 2025. Defisit perdagangan barang AS secara keseluruhan pun menyusut dari 245,5 miliar dolar AS di 2024 menjadi 175,4 miliar dolar AS di 2025.
Namun, ceritanya berbeda untuk Asia Tenggara. Produsen di kawasan ini adalah bagian penting dari strategi rantai pasok 'China Plus One'. Awalnya, negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam juga jadi target tarif 'Liberation Day' Trump, dengan bea awal 17 hingga 49 persen. Tarif ini kemudian dinegosiasikan menjadi 19-20 persen melalui kesepakatan dagang bilateral, yang masih lebih rendah dibanding tarif untuk China.
Menariknya, meskipun menghadapi tarif timbal balik 19 persen, perdagangan barang AS dengan Thailand, Indonesia, dan Filipina justru meningkat pada tahun 2025. Ini jelas menunjukkan bahwa pembeli AS mencari alternatif di luar China, dan Asia Tenggara menjadi pilihan utama. Tarif Trump mungkin berhasil menekan China, tapi ia malah menciptakan jalur perdagangan baru yang menguntungkan negara-negara di Asia Tenggara.