Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, membuat kejutan dengan mengumumkan niatnya untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2028. Deklarasi ini datang di tengah gejolak politik dan masalah hukum yang melilit dirinya serta keluarganya, termasuk sang ayah, Rodrigo Duterte, yang kini menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Melalui siaran langsung pada Rabu lalu, Sara menyampaikan bahwa dirinya sudah 47 tahun menyadari hidupnya bukan hanya miliknya pribadi. Ia merasa terpanggil untuk berbakti kepada negara yang menurutnya masih bergulat dengan beragam masalah, mulai dari korupsi, kemiskinan, hingga krisis biaya hidup. Sara juga secara terbuka meminta maaf atas dukungannya kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr. dalam pemilihan presiden sebelumnya.
Memang, hubungan Sara dengan Presiden Marcos Jr. belakangan ini semakin memanas. Awalnya bersekutu, kini mereka menjadi rival sengit. Keretakan itu makin nyata setelah adanya penyelidikan korupsi terhadap Sara pada tahun 2024 dan keputusan Marcos yang menyetujui penangkapan ayahnya oleh Kepolisian Nasional Filipina dan Interpol, atas nama ICC tahun lalu. Situasi ini menunjukkan adanya jurang perpecahan di puncak kekuasaan Filipina.
Pengumuman pencalonan Sara ini bukan sekadar deklarasi biasa. Ia sendiri sedang dibayangi berbagai aduan pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan korupsi dan bahkan ancaman kematian terhadap Presiden Marcos. Sementara itu, di Den Haag, ayahnya juga segera menerima konfirmasi tuduhan atas "perang melawan narkoba" yang diyakini sebagai kejahatan kemanusiaan selama menjabat presiden dari 2016-2022.
Pengamat politik Cleve Arguelles dari WR Numero Research menganalisis, langkah Sara ini kemungkinan besar dirancang untuk meredam "kepanikan internal" di faksi politiknya sebelum terlambat. Ini adalah manuver strategis untuk menggalang dukungan di tengah meningkatnya risiko hukum bagi keluarganya. Majunya Sara Duterte dalam Pilpres 2028 diprediksi akan mengubah drastis lanskap politik Filipina, sekaligus menjadi pertaruhan besar bagi masa depan negara tersebut dalam menghadapi isu korupsi, penegakan hukum, dan krisis ekonomi.