Para pemimpin dunia kian rajin menyambangi Beijing. Yang terbaru, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dalam kunjungan tiga hari yang menandai tren menarik: sejumlah sekutu tradisional Amerika Serikat kini intensif merajut kembali tali persahabatan dan kesepakatan dagang dengan Tiongkok.
Sejak awal tahun 2026, daftar tamu kehormatan Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah diisi oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo, dan pemimpin Irlandia Micheal Martin. Tak ketinggalan, Kanselir Jerman Friedrich Merz juga dijadwalkan melawat Tiongkok pada akhir Februari. Menariknya, lima dari negara-negara ini adalah sekutu perjanjian penting bagi AS.
Apa pemicu pergeseran ini? Rupanya, kebijakan "resiprokal" dan ancaman tarif yang gencar dilancarkan Presiden Donald Trump membuat banyak negara sekutu AS merasa dirugikan. Tarif tambahan pada ekspor kunci seperti baja, aluminium, serta suku cadang otomotif telah memukul perekonomian mereka. Ketegangan semakin terasa saat NATO sempat memanas akibat keinginan Trump mencaplok Greenland dan ancaman tarif terhadap delapan negara Eropa—termasuk Inggris dan Finlandia—yang dianggap menghalanginya. Meski ancaman itu kemudian surut, gesekan diplomatik ini meninggalkan luka mendalam.
Tiongkok, dengan sigap melihat peluang. Beijing kini memposisikan diri sebagai mitra bisnis dan dagang yang stabil, serta pendukung teguh multilateralisme. Pesan ini semakin diperkuat oleh Wakil Perdana Menteri Li Hefeng dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Kontras dengan pidato Trump yang membanggakan AS sebagai negara "terpanas di dunia" berkat investasi dan tarif, Li Hefeng justru menekankan perlunya dialog dan kerjasama global. Ia bahkan mengkritik "tindakan sepihak dan kesepakatan dagang tertentu" yang melanggar prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sebuah sindiran jelas terhadap perang dagang Trump.
Seperti diungkap analis Bjorn Cappelin, Tiongkok kini memilih peran sebagai aktor global yang stabil dan bertanggung jawab di tengah turbulensi yang datang dari AS. Dukungannya pada sistem PBB dan aturan global telah memperkuat posisi Tiongkok, terutama di mata negara-negara Global Selatan.
Bagi masyarakat global, pergeseran aliansi ekonomi ini berpotensi membawa dampak signifikan. Stabilnya hubungan dagang dengan Tiongkok bisa berarti pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang lebih kompetitif. Namun, di sisi lain, pernyataan Li Hefeng tentang "hak dan kepentingan sah" setiap negara juga bisa diartikan sebagai legitimasi atas klaim Tiongkok terhadap wilayah sensitif seperti Taiwan. Ini menunjukkan bahwa di balik diplomasi ekonomi yang hangat, potensi gesekan geopolitik tetap ada, yang bisa memengaruhi stabilitas global dalam jangka panjang dan mungkin mendorong perubahan pada rantai pasok serta dinamika pasar dunia.