Kabar kenaikan harga BBM ini bukan lagi sekadar wacana. Beberapa sumber menyebutkan pemerintah sedang menghitung ulang kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian tergerus untuk menopang subsidi energi. Tingginya harga minyak dunia membuat selisih harga jual BBM di SPBU dengan harga keekonomian semakin lebar, memaksa negara nombok triliunan rupiah tiap bulannya.
Jika lampu hijau menyala, kenaikan harga BBM ini diperkirakan akan langsung merambat ke sektor lain. Ongkos transportasi, baik pribadi maupun logistik, akan otomatis terkerek naik. Jangan kaget jika kemudian harga sayur mayur, beras, hingga produk kebutuhan sehari-hari di pasar ikut merangkak. Ini tentu akan sangat memukul daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan pas-pasan.
Berbagai kalangan, mulai dari pengamat ekonomi hingga aktivis buruh, sudah mewanti-wanti potensi inflasi tinggi yang bisa terjadi. Masyarakat diprediksi akan mengerem pengeluaran, bisnis bisa terdampak penurunan omzet, dan gejolak sosial pun bukan tidak mungkin timbul. Pemerintah tentu sadar betul risiko ini. Maka, muncul pula rumor tentang skema kompensasi, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi angkutan umum di kota-kota besar, untuk meredam dampak kenaikan tersebut. Namun, apakah itu cukup? Ini akan jadi PR besar pemerintah untuk memastikan transisi ini tidak menyengsarakan rakyat.