Panglima senior militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, akhirnya berhasil mengamankan kursi presiden setelah memenangkan 429 dari 584 suara dalam voting di parlemen pro-militer pada Jumat lalu. Penunjukan ini secara resmi mengukuhkan genggaman militer atas kekuasaan politik di negara yang dilanda perang tersebut, lima tahun setelah ia menggulingkan pemerintahan sipil yang sah pimpinan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada 2021.
Kemenangan ini datang setelah pemilihan umum kontroversial pada Desember dan Januari lalu yang dimenangkan telak oleh partai yang didukung militer. Pemilu tersebut banyak dikecam sebagai sandiwara belaka oleh para kritikus dan pemerintah Barat, yang melihatnya sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan militer dengan kedok demokrasi. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer menguasai lebih dari 80 persen kursi parlemen, ditambah lagi seperempat kursi lainnya diisi oleh anggota angkatan bersenjata yang tidak dipilih.
Sebagai bagian dari transisi ini, Jenderal Min Aung Hlaing telah melepaskan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, karena konstitusi melarang presiden merangkap jabatan militer tertinggi. Posisinya kini diisi oleh Ye Win Oo, seorang ajudan dekat dan mantan kepala intelijen yang dikenal sangat loyal kepada sang jenderal.
Para analis melihat perpindahan kekuasaan ini sebagai strategi Min Aung Hlaing untuk mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan sipil 'nominal' sekaligus mencari legitimasi internasional. Di sisi lain, langkah ini juga bertujuan melindungi kepentingan angkatan bersenjata yang telah mendominasi Myanmar selama lima dari enam dekade terakhir. Namun, transisi ini terjadi di tengah gejolak perang saudara yang semakin meruncing. Kelompok-kelompok perlawanan anti-militer, termasuk sisa-sisa partai Aung San Suu Kyi dan pasukan etnis minoritas, baru-baru ini membentuk front gabungan untuk menghadapi militer. Mereka bersumpah untuk menghancurkan segala bentuk kediktatoran dan memulai lanskap politik demokratis federal baru. Ini menunjukkan bahwa meskipun militer berusaha memformalkan kekuasaannya, resistensi di lapangan justru semakin kuat.