Pemerintah Prancis mengambil langkah tegas dengan mengerahkan lebih dari 70.000 personel kepolisian dan gendarmerie untuk mengamankan gelombang protes nasional yang kembali memanas pada Sabtu (25/10). Langkah ini diambil setelah kerusuhan besar pekan lalu yang mengakibatkan ribuan bisnis rusak dan lebih dari 2.000 orang ditahan.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengumumkan penambahan 20 persen personel keamanan dibandingkan pekan sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, unit elit RAID yang biasanya menangani terorisme juga dikerahkan untuk mendukung operasi, meski tidak terjun langsung mengendalikan massa.
Otoritas setempat juga memberlakukan pembatasan ketat terhadap demonstrasi. Presiden Emmanuel Macron menyatakan permintaan protes dari serikat buruh akan diperiksa secara ketat, sementara aksi dari kelompok lain akan dilarang jika memungkinkan. Di kota-kota seperti Montpellier, Rouen, dan Nice, demonstrasi dilarang di area pusat kota. Di Lyon, aksi juga dilarang di pusat kota, sedangkan di Marseille, pawai serikat buruh diizinkan dengan syarat ketat.
Kebijakan ini memicu kemarahan kelompok hak asasi manusia. Amnesty International France mengecam eskalasi keamanan tersebut sebagai ancaman serius terhadap kebebasan berpendapat dan hak untuk berdemonstrasi secara damai. Mereka khawatir tindakan represif ini justru memicu eskalasi kekerasan baru.
Dampaknya bagi masyarakat sangat terasa. Di Paris, sejumlah toko tutup dan jendela mereka ditutup panel pelindung, sementara beberapa peritel menyewa keamanan swasta. Sedikitnya 24 stasiun metro ditutup atas permintaan prefektur polisi. Institusi budaya ternama seperti Museum Louvre dan Musee d'Orsay juga tutup, dan acara Art Basel Paris dibatalkan untuk akhir pekan.
Di tengah ketegangan, Macron bertemu perwakilan gerakan mahasiswa pada Jumat (24/10) untuk pertama kalinya sejak protes dimulai. Ia berjanji menambah guru dan merombak sistem penerimaan universitas Parcoursup. Namun, pertemuan itu gagal meredakan ketegangan karena perwakilan mahasiswa tetap menuntut mobilisasi lanjutan hingga pemerintah memberikan solusi konkret.