Situasi politik di Suriah memasuki babak baru yang cukup mengejutkan. Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi dilaporkan telah mencapai kesepakatan komprehensif untuk berintegrasi dengan militer pemerintah Suriah.
Langkah besar ini diambil menyusul kekalahan telak SDF yang kehilangan banyak wilayah penting ke tangan pasukan pemerintah dalam beberapa minggu terakhir. Pemerintah sementara di Damaskus, di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed al-Sharaa, memang tengah gencar mengonsolidasikan kekuasaannya pasca-penggulingan pemimpin lama Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Kesepakatan bersejarah ini bermula dari gencatan senjata yang berlangsung lebih dari seminggu, lalu berkembang menjadi perjanjian integrasi bertahap pasukan militer Kurdi ke dalam tentara nasional. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh SDF dalam sebuah pernyataan Jumat lalu, yang tak lama kemudian dikonfirmasi oleh televisi pemerintah Suriah, menyebut bahwa implementasi akan segera dilakukan.
Dalam tiga minggu terakhir, militer Suriah berhasil merebut sebagian besar wilayah utara dan timur laut dari SDF. Peristiwa ini dengan cepat memperkuat posisi Presiden Ahmed al-Sharaa, terutama setelah upaya negosiasi berbulan-bulan sebelumnya gagal menyatukan pejuang dan entitas politik Kurdi ke dalam institusi pusat.
Integrasi ini menandai pergeseran signifikan dalam lanskap kekuasaan Suriah, berpotensi mengakhiri otonomi de facto yang selama ini dinikmati wilayah-wilayah Kurdi. Bagi masyarakat, ini berarti adanya sentralisasi kekuasaan yang lebih besar di bawah Damaskus, membawa implikasi besar terhadap identitas, keamanan, dan masa depan wilayah Kurdi di Suriah yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat.