Gelombang kecaman menghantam Washington pasca-serangan Amerika Serikat ke Iran. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat, termasuk Senator Tim Kaine dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, menilai langkah ini sebagai 'kesalahan besar', 'berbahaya', dan 'tidak perlu'. Mereka mendesak Senat segera mengambil sikap lewat Resolusi Kekuatan Perang yang akan membatasi wewenang presiden untuk melancarkan operasi militer tanpa restu Kongres.
Senator Kaine, yang merupakan pengusul utama resolusi ini, bahkan menyebut perintah Presiden Donald Trump untuk menyerang Iran sebagai 'keputusan yang sangat keliru'. Ia menegaskan, setiap senator perlu mencatatkan diri dalam sejarah atas tindakan yang dinilai 'membahayakan, tidak perlu, dan konyol' ini. Sementara itu, Jeffries menyoroti kegagalan Trump mencari otorisasi Kongres, yang justru membuat pasukan AS rentan terhadap serangan balasan Iran.
Seruan transparansi juga menggema. Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, menuntut penjelasan lengkap dan mendesak dari pemerintah mengenai serangan tersebut, termasuk sesi rahasia untuk seluruh senator dan kesaksian publik. Ia mengkritik keras minimnya informasi yang diberikan Gedung Putih kepada Kongres dan rakyat Amerika terkait urgensi dan cakupan ancaman yang diklaim.
Kekhawatiran akan eskalasi konflik di Timur Tengah turut dilontarkan. Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, menyebut keputusan ini berisiko besar menyeret AS ke perang yang lebih luas. Ia secara terbuka mempertanyakan urgensi dan validitas intelijen di balik serangan tersebut, mengingatkan akan bahaya mengulang 'kesalahan masa lalu' seperti Perang Irak, di mana klaim mendesak dan informasi intelijen kerap disalahartikan untuk memicu intervensi militer. Menariknya, dorongan untuk membatasi wewenang eksekutif dalam urusan militer ini mulai mendapat momentum bipartisan, dengan beberapa anggota parlemen Republik yang kritis turut bergabung.