Meksiko siap memasuki era baru dalam dunia kerja. Parlemen negara itu baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial yang akan secara bertahap memangkas jam kerja standar dari 48 menjadi 40 jam per minggu. Namun, di balik kabar gembira ini, muncul pertanyaan besar: apakah perubahan ini akan benar-benar membawa kesejahteraan atau justru menciptakan tantangan baru bagi jutaan pekerja?
Setelah perdebatan sengit yang berlangsung hampir 10 jam, RUU pengurangan jam kerja ini akhirnya lolos di Dewan Perwakilan Rakyat Meksiko pada Selasa malam. Mayoritas anggota dewan menyetujuinya dengan dukungan luas, menandakan langkah maju yang signifikan bagi hak-hak pekerja di negara berpenduduk lebih dari 126 juta jiwa itu.
Perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Mulai tahun depan, jam kerja akan dikurangi dua jam setiap tahunnya hingga mencapai 40 jam seminggu pada 2030. Diperkirakan sekitar 13,4 juta pekerja di sektor formal akan merasakan langsung dampak kebijakan yang diusulkan oleh Presiden Claudia Sheinbaum sejak Desember lalu ini.
Partai Morena yang berkuasa menyambut baik keputusan ini, menyebutnya sebagai bentuk pengakuan atas martabat pekerja. Selama ini, Meksiko dikenal sebagai negara dengan keseimbangan kerja-hidup terburuk di antara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Ironisnya, meski jam kerja rata-rata warganya mencapai lebih dari 2.226 jam per tahunātermasuk yang tertinggiāproduktivitas dan upah mereka justru termasuk paling rendah di antara 38 negara anggota OECD.
Meski begitu, muncul suara-suara skeptis. Para kritikus khawatir pengurangan jam kerja ini bisa diakali dengan peningkatan jam lembur yang diizinkan oleh undang-undang baru. Artinya, pekerja tetap akan bekerja panjang, namun kini dengan aturan lembur yang berpotensi membebani. RUU ini juga belum menyentuh ketentuan hari istirahat wajib, yang masih satu hari untuk setiap enam hari kerja. Anggota oposisi bahkan menyebut RUU ini 'terburu-buru dan tidak lengkap', khawatir tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi pekerja.
Situasi ini kontras dengan apa yang terjadi di Argentina, ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin. Presiden Javier Milei justru mendorong RUU kontroversial yang akan memperpanjang jam kerja hingga 12 jam, demi mengatasi kekurangan tenaga kerja dan stagnasi ekonomi. Ini menunjukkan dinamika berbeda di kawasan yang sama, di mana solusi untuk tantangan ekonomi seringkali memiliki pendekatan yang berlawanan.
Selain itu, perlu diingat, sekitar 55 persen angkatan kerja Meksiko berada di sektor informal. Mereka adalah pekerja yang tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga potensi manfaat dari pengurangan jam kerja ini kemungkinan besar tidak akan mereka rasakan secara langsung. RUU ini sendiri masih membutuhkan persetujuan dua pertiga legislatif negara bagian agar bisa berlaku efektif.
Jadi, apakah pengurangan jam kerja ini akan benar-benar menjadi 'surga' bagi pekerja Meksiko dengan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas? Atau justru 'derita baru' jika celah lembur dan kesenjangan dengan sektor informal tidak teratasi? Hanya waktu dan implementasi yang cermat yang akan menjawabnya. Yang jelas, ini adalah langkah monumental yang patut dicermati perkembangannya.