Hebron, Tepi Barat – Ketegangan di Tepi Barat kembali memanas setelah Israel secara sepihak mengambil alih kewenangan perencanaan dan konstruksi di kawasan Masjid Ibrahimi, Hebron. Langkah ini secara efektif membatalkan sebagian isi Perjanjian Hebron 1997 yang selama ini menjadi pilar stabilitas di kota tersebut.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan keputusan ini pada Selasa (5/11) dalam sebuah acara peresmian pemukiman ilegal Doran. Smotrich dengan tegas menyatakan, 'Kemarin kami membatalkan perjanjian Hebron.' Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari Otoritas Palestina (PA) dan Walikota Hebron, Yusuf al-Jabari.
Meski Kementerian Luar Negeri Israel kemudian mengklarifikasi bahwa perjanjian tersebut tidak sepenuhnya batal dan hanya menyangkut kewenangan di permukiman Yahudi dan situs warisan Yahudi, langkah ini tetap dinilai sebagai pelanggaran serius. Otoritas Palestina mengecam tindakan ini sebagai 'ilegal' dan melanggar hukum internasional, serta menyerukan intervensi Amerika Serikat dan komunitas internasional.
Walikota Hebron, Yusuf al-Jabari, memperingatkan bahwa perubahan sepihak ini merupakan 'pelanggaran serius' yang akan membawa konsekuensi besar bagi stabilitas kawasan. 'Perjanjian Hebron adalah kerangka politik yang mengatur pengaturan administratif, keamanan, dan layanan di Hebron. Modifikasi sepihak di luar kesepakatan internasional adalah tindakan berbahaya,' tegasnya.
Sejak Perjanjian Hebron ditandatangani pada 1997, kota ini terbagi menjadi dua sektor. Israel mengontrol keamanan di Sektor H2 yang meliputi permukiman Yahudi dan Masjid Ibrahimi, sementara kewenangan sipil seperti perencanaan kota tetap berada di tangan munisipalitas Palestina. Masjid Ibrahimi sendiri telah lama menjadi titik api konflik, dan pada 2017 UNESCO menetapkannya sebagai Situs Warisan Dunia yang Terancam.
Analisis Dampak: Langkah Israel ini bukan sekadar sengketa birokrasi. Ini adalah pukulan telak terhadap kredibilitas perjanjian damai yang sudah rapuh. Dengan mengambil alih kewenangan perencanaan kota, Israel secara efektif memperkuat cengkeraman atas Hebron dan mempersulit pembangunan bagi warga Palestina. Kelompok perdamaian Israel, Peace Now, menyebut tindakan ini sebagai 'langkah berbahaya dan tidak bertanggung jawab' yang dilakukan politisi gagal untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintah di medan perang lain. Keputusan ini berpotensi memicu gelombang protes baru dan meningkatkan risiko konflik berskala lebih luas di Tepi Barat.