Mantan Presiden AS Donald Trump mengambil langkah drastis, memerintahkan seluruh lembaga federal untuk menghentikan kerja sama dengan perusahaan AI terkemuka, Anthropic. Keputusan ini berakar dari perselisihan panjang dan panas mengenai etika penggunaan kecerdasan buatan dalam ranah militer.
Perintah Trump, yang dikeluarkan Jumat lalu melalui platform Truth Social, muncul tak lama sebelum tenggat waktu ultimatum dari Pentagon. Intinya, perseteruan ini bermula dari kekhawatiran serius Departemen Pertahanan (DoD) tentang bagaimana militer bisa menggunakan teknologi AI di medan perang. Namun, Anthropic bersikeras menolak memberikan izin penggunaan tanpa batas, khususnya untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika atau pengembangan senjata otonom sepenuhnya. Mereka beralasan bahwa klausul kompromi yang ditawarkan Pentagon masih mengandung 'celah hukum' yang memungkinkan pengabaian standar etika tersebut.
Menyebut Anthropic sebagai 'kelompok aneh berhaluan kiri', Trump tidak main-main. Ia memerintahkan sebagian besar lembaga federal untuk segera menghentikan penggunaan teknologi Anthropic. Namun, ia memberi kelonggaran waktu enam bulan bagi Pentagon dan lembaga lain yang sudah mengintegrasikan produk Anthropic dalam sistem mereka untuk melakukan transisi. Ancaman pun menyertai perintah ini: Trump menegaskan akan mengerahkan 'kekuatan penuh kepresidenan' dan potensi konsekuensi hukum perdata maupun pidana jika Anthropic tidak kooperatif dalam proses penghentian kerja sama.
Padahal, Anthropic sendiri memiliki kontrak senilai 200 juta dolar AS dengan Pentagon. Sebelumnya, Pentagon sempat mengancam akan menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan atau menetapkan Anthropic sebagai 'risiko rantai pasok' jika perusahaan itu tidak patuh. CEO Anthropic, Dario Amodei, menyatakan bahwa perusahaannya 'tidak bisa dengan hati nurani yang baik menyetujui' tuntutan Departemen Pertahanan.
Insiden ini menjadi sorotan tajam, menggambarkan ketegangan besar antara inovasi teknologi mutakhir dan batas etika dalam penggunaannya, khususnya di sektor pertahanan. Di satu sisi, pemerintah ingin memanfaatkan kemajuan AI untuk keamanan nasional. Di sisi lain, pengembang AI seperti Anthropic berjuang menjaga prinsip moral agar teknologi mereka tidak disalahgunakan untuk tujuan yang meresahkan, seperti pengembangan senjata otonom tanpa kendali manusia atau pengawasan massal yang melanggar privasi. Kejadian ini juga menjadi tantangan besar bagi Anthropic yang sedang bersiap untuk penawaran saham perdana (IPO), sekaligus memberi sinyal penting bagi perusahaan teknologi lain yang berminat menjalin kemitraan dengan pemerintah. Ini menegaskan bahwa isu etika AI bukan sekadar wacana, melainkan faktor krusial dalam pengambilan keputusan tingkat tertinggi.