Washington, DC – Suasana di Amerika Serikat memanas. Gelombang kemarahan publik melonjak menyusul insiden penembakan seorang warga negara Amerika Serikat oleh agen imigrasi di Minnesota. Peristiwa tragis ini memicu para pegiat hak asasi manusia untuk mendesak Kongres AS agar segera bertindak membatasi kekuasaan badan penegak hukum imigrasi, US Immigration and Customs Enforcement (ICE), yang kian agresif.
Para advokat dan pakar imigrasi menilai, momen ini adalah kesempatan emas bagi para anggota parlemen untuk melakukan reformasi kebijakan imigrasi. Terlebih, dukungan publik terhadap langkah agresif Presiden Donald Trump terkait penegakan imigrasi telah merosot tajam. Isu ini, yang dulu menjadi salah satu janji kampanye kunci Trump hingga membawanya ke masa jabatan kedua pada Pemilu 2024, kini berbalik menjadi bumerang.
“Kami rasa ini adalah titik balik,” ujar Kate Voigt, penasihat kebijakan senior di American Civil Liberties Union (ACLU). Ia menambahkan, "Dalam beberapa minggu terakhir, kami menyaksikan gelombang aksi akar rumput. Semakin banyak orang menyadari bahwa ICE itu berbahaya, melakukan kekerasan, dan beroperasi tanpa pengawasan. Banyak yang marah, takut, termotivasi, dan kini menuntut tindakan dari wakil mereka di Kongres."
Insiden di pinggiran kota Minneapolis pada 7 Januari lalu, di mana Renee Nicole Good (37) tewas tertembak agen imigrasi, menjadi pemicu utama. Rekaman video kejadian tersebut menyebar cepat di media sosial, memunculkan keraguan besar atas klaim awal pemerintah Trump yang menyebut Good mencoba menabrak petugas.
Padahal, upaya perubahan arah ini bukanlah pekerjaan mudah. Tahun lalu, Kongres yang didominasi Partai Republik telah mengesahkan undang-undang pajak "Big Beautiful Bill" dari Presiden Trump. Di dalamnya, terdapat gelontoran dana jumbo sebesar 170 miliar dolar AS untuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS). Sekitar 75 miliar dolar AS dari jumlah itu dialokasikan khusus untuk ICE selama empat tahun ke depan, yang mencakup 45 miliar dolar AS untuk meningkatkan kapasitas penahanan dan 30 miliar dolar AS untuk operasi penegakan hukum. Dana fantastis ini belum termasuk anggaran operasional tahunan ICE yang selama ini berkisar 10 miliar dolar AS.
Bagi para kritikus, tambahan dana ini ibarat "dana gelap" tanpa pengawasan memadai, menjadikan ICE sebagai badan penegak hukum federal dengan pendanaan tertinggi, sekaligus menciptakan apa yang disebut Brennan Center for Justice sebagai "kompleks industri deportasi" yang baru.
Memasuki tahun kedua masa jabatan keduanya, pemerintahan Trump kini mengendalikan pasukan ICE yang telah berlipat ganda dalam beberapa bulan terakhir, dengan lebih dari 22.000 agen. Mereka dibebani target harian penahanan yang melambung tinggi hingga 100.000 orang, hampir tiga kali lipat dari angka normal. Selain itu, ada pula target satu juta deportasi per tahun, jauh di atas 605.000 deportasi yang dilaporkan pemerintah selama tahun pertama Trump menjabat.
Para pegiat hak asasi menilai, warga AS kini mulai memahami dampak nyata dari angka-angka tersebut, yang semakin menguatkan urgensi reformasi dan pembatasan kekuasaan ICE.