Pemerintah India baru-baru ini mencuri perhatian publik setelah mengesahkan aturan yang memberi jalan bagi badan intelijen untuk membeli teknologi penyadapan canggih dari perusahaan Israel, Cellebrite. Kebijakan ini tertuang dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, yang membebaskan perusahaan asing tersebut dari aturan kewajiban produksi dalam negeri (Make in India).
Langkah ini membuka pintu bagi institusi forensik pemerintah untuk membeli setidaknya 422 item teknologi asing, termasuk perangkat lunak yang mampu mengekstraksi data dari ponsel tanpa perlu kata sandi. Tidak tanggung-tanggung, kemampuan alat ini tidak hanya membongkar isi ponsel, tetapi juga menembus data awan (cloud) dari aplikasi media sosial populer seperti Instagram, X, hingga Tinder, serta perangkat pintar rumah seperti Amazon Alexa dan Google Home.
Menariknya, kebijakan ini bersifat lintas partai. Tidak hanya pemerintah pusat yang dipimpin Partai BJP, tetapi beberapa negara bagian yang dikuasai partai oposisi (Kongres) seperti Himachal Pradesh, Kerala, dan Karnataka juga tercatat melakukan pembelian alat serupa. Langkah ini menuai kritik tajam dari para aktivis hak digital. Mereka menilai praktik ini berada di zona abu-abu hukum karena minimnya regulasi yang melindungi privasi warga.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat India, kebijakan ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemerintah berdalih teknologi ini diperlukan untuk memberantas kejahatan siber dan terorisme. Namun, tanpa pengawasan ketat, alat ini berpotensi disalahgunakan untuk memata-matai aktivis, jurnalis, atau lawan politik. Situasi ini menciptakan preseden bahwa privasi digital warga negara kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah, tanpa ruang aman yang jelas.