Gelombang protes besar-besaran kembali mengguncang Bangladesh. Puluhan ribu pekerja garmen di negara pengekspor pakaian terbesar kedua dunia itu turun ke jalan menuntut kenaikan upah minimum yang layak. Mereka menganggap penghasilan saat ini sudah tidak cukup untuk bertahan hidup di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok.
Dilansir dari laporan jurnalis di Dhaka, seorang operator jahit berpengalaman bernama Laili Begum (37) mengaku hanya bisa membawa pulang sekitar 15.000 taka atau setara Rp1,9 juta per bulan. Jika lembur, ia mungkin mendapat tambahan hingga Rp2,6 juta. Namun, angka itu tidak cukup untuk menyekolahkan kedua anaknya. Kini, anak perempuannya yang berusia 15 tahun dan anak lelakinya yang berusia 12 tahun terpaksa putus sekolah karena biaya pendidikan yang membengkak.
"Kami sulit sekali makan yang layak sehari sekali pun. Pagi ini kami hanya makan kerupuk beras dan camilan. Tidak ada makanan untuk siang. Kami menahan lapar, berharap malam nanti bisa makan enak. Kemarin juga sama. Beginilah cara kami bertahan," ujar Begum kepada media.
Kondisi ini memicu kemarahan sekitar empat juta pekerja garmen di Bangladesh. Mereka menuntut kenaikan upah minimum menjadi 30.000 taka atau sekitar Rp3,8 juta per bulan, atau naik lebih dari dua kali lipat dari ketetapan saat ini sebesar 12.500 taka (Rp1,6 juta). Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak akhir pekan lalu berujung ricuh. Aparat keamanan terpaksa menembakkan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan massa, serta menangkap puluhan demonstran.
Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) mencatat demonstrasi ini telah melumpuhkan operasional di 529 pabrik dan berdampak pada hampir satu juta pekerja. Pemerintah sebenarnya sudah merespons dengan membentuk dewan upah beranggotakan enam orang untuk mengkaji tuntutan tersebut. Namun, hal itu tidak menghentikan aksi mogok. Pada hari ketiga, para pekerja tetap memblokir jalan raya utama Dhaka-Tangail di area Gazipur, bahkan membakar beberapa kendaraan.
Analisis Dampak: Bangladesh merupakan pemasok utama bagi brand fesyen global raksasa seperti H&M, Zara, hingga Primark. Kerusuhan ini berpotensi mengganggu rantai pasok pakaian dunia dan memicu kenaikan harga produk di ritel global. Bagi masyarakat Bangladesh sendiri, kenaikan upah adalah harga mati di tengah inflasi yang ganas. Jika pemerintah tidak segera menaikkan upah, krisis kemanusiaan di kalangan buruh akan semakin dalam, sementara produsen berisiko kehilangan pesanan akibat operasional yang terhenti.