KAIRO, MESIR — Nasib jurnalis senior Mesir, Lina Attalah, masih menggantung. Pengadilan kriminal di Kairo pada Rabu (18/9) lalu menunda sidang ulang kasusnya hingga 18 November mendatang. Penundaan ini terjadi setelah tim pengacara meminta hakim baru untuk menangani perkara tersebut.
Attalah, yang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Mada Masr, menghadapi tekanan hukum yang dinilai sarat kepentingan politik. Sebelumnya, pengadilan menjatuhkan hukuman denda fantastis sebesar 3 juta Pound Mesir (sekitar Rp 2,4 miliar) dan memerintahkan penutupan Mada Masr karena beroperasi tanpa izin. Ironisnya, Attalah mengaku telah bertahun-tahun mengurus perizinan tersebut namun selalu gagal.
Yang lebih mengejutkan, Attalah baru mengetahui bahwa ia telah divonis satu tahun penjara secara in absentia (tanpa kehadirannya) pada tahun 2024 silam. Vonis tersebut dijatuhkan atas tuduhan 'menyebarkan berita bohong'—pasal yang sering digunakan untuk membungkam jurnalis kritis—serta operasional situs tanpa izin. Padahal, saat itu ia berada di dalam negeri.
Tekanan terhadap Mada Masr bukan sekadar masalah administratif. Sejak didirikan 13 tahun lalu, media ini menjadi salah satu dari sedikit suara independen yang berani menginvestigasi dugaan korupsi dan pelanggaran HAM di Mesir. Sejak 2017, situs ini bahkan diblokir di dalam negeri dan hanya bisa diakses dari luar Mesir.
Dalam wawancaranya dengan BBC, Attalah menyatakan bahwa kriminalisasi jurnalis adalah langkah bunuh diri bagi pemerintah. "Jika kami hilang, maka Anda membuka ruang bagi konspirasi dan disinformasi," tegasnya. Ia juga menyoroti penangkapan enam jurnalis dari platform cek fakta independen, Matsda2sh, pada September lalu, yang melumpuhkan seluruh ruang redaksi mereka.
Dampak bagi masyarakat Mesir sangat nyata. Dengan peringkat kebebasan pers di posisi 169 dari 180 negara (versi Reporters Without Borders), akses publik terhadap informasi yang kredibel semakin tergerus. Masyarakat kini dihadapkan pada dua pilihan: mengonsumsi informasi dari media yang dikendalikan negara, atau mencari sumber alternatif yang belum terverifikasi, yang berisiko memperkuat hoaks dan polarisasi di ruang publik.