TAIPEI - Presiden Taiwan, William Lai Ching-te, kembali menegaskan sikapnya yang menolak unifikasi dengan China. Dalam pidato di hadapan Taiwan Foreign Correspondents' Club, Kamis (17/4), Lai menyatakan pihaknya ingin menjalin dialog dengan China, namun harus didasari pada kesetaraan dan saling menghormati.
Lai juga mendesak Amerika Serikat segera menyetujui penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS yang sempat tertunda. Menurutnya, pengadaan alutsista ini penting sebagai sinyal ke dunia bahwa Taiwan siap mempertahankan diri.
"Menjaga keamanan nasional dan cara hidup demokratis bukanlah provokasi terhadap China. Kami hanya menolak aturan Partai Komunis China," tegas Lai.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui bahwa paket penjualan senjata itu masih dalam tahap peninjauan. Bahkan, seorang pejabat militer AS menyebut pengiriman ditunda untuk menghemat amunisi bagi perang melawan Iran.
Di sisi lain, parlemen Taiwan hanya menyetujui dua pertiga dari anggaran pertahanan 40 miliar dolar AS yang diusulkan Lai. Pemotongan terjadi pada alokasi untuk drone dan senjata produksi dalam negeri. Kini, Kementerian Pertahanan Taiwan mengusulkan paket pertahanan khusus senilai 6,64 miliar dolar AS untuk pengadaan drone pengintai.
Analisis Dampak: Sikap keras Taiwan ini berpotensi memicu ketegangan baru di Selat Taiwan. China menganggap pulau tersebut sebagai wilayahnya dan terus meningkatkan tekanan militer. Sementara itu, penundaan penjualan senjata oleh AS menunjukkan bahwa Washington tengah mengkalkulasi ulang prioritas geopolitiknya di tengah konflik global, yang bisa membuat Taiwan berada dalam posisi rentan.