Ketegangan memuncak antara Senegal dan Maroko setelah 18 suporter sepak bola Senegal dijatuhi hukuman penjara di Rabat. Insiden bermula dari final Piala Afrika yang panas, namun kini melebar menjadi isu diplomatik serius. Perdana Menteri Senegal, Ousmane Sonko, bahkan mendesak Raja Mohammed VI untuk turun tangan, mempertanyakan keadilan dan proporsionalitas hukuman yang disebutnya "tidak masuk akal" itu.
Para suporter 'Teranga Lions' itu ditangkap pada 19 Januari lalu menyusul kerusuhan di final Piala Afrika (AFCON) di ibu kota Maroko. Kekacauan pecah setelah pertandingan dihentikan karena pemain Senegal walk-out, memprotes keputusan wasit yang memberikan penalti kontroversial untuk tim tuan rumah. Para fans yang geram mencoba menerobos masuk lapangan, memicu bentrok dengan aparat keamanan. Alhasil, 18 orang ditahan dan belakangan didakwa atas tuduhan hooliganisme serta kekerasan terhadap petugas.
Kamis lalu, pengadilan Maroko menjatuhkan vonis penjara antara tiga bulan hingga satu tahun untuk para suporter tersebut, disertai denda hingga 5.000 dirham atau sekitar Rp8,5 juta. Meski para suporter ini menolak semua tuduhan dan bersikukuh tidak bersalah, mereka memutuskan untuk tidak mengajukan banding.
Menanggapi putusan ini, PM Sonko dengan tegas menyuarakan kekecewaannya di hadapan parlemen Senegal. "Tampaknya masalah ini sudah melampaui ranah olahraga dan itu sangat disayangkan," ujarnya. "Untuk dua negara yang saling menyebut diri teman, seperti Maroko dan Senegal, seharusnya masalahnya tidak sejauh ini."
Asosiasi Sepak Bola Senegal (FSF) sebelumnya juga telah mengecam keras hukuman itu, menyebutnya "terlalu berat untuk dipahami." Menurut Bacary Cisse dari FSF, insiden serupa sering terjadi di stadion-stadion seluruh dunia, bahkan di Maroko sendiri setiap akhir pekan, tanpa berujung sanksi seberat ini. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang standar keadilan dan proporsionalitas hukuman.
Pemerintah Senegal kini berencana mengajukan permohonan pengampunan kerajaan kepada Raja Mohammed VI. Jika upaya ini gagal, Sonko mengisyaratkan akan meminta para suporter menjalani sisa hukuman di negara mereka sendiri, berdasarkan perjanjian bilateral yang berlaku. Kasus ini bukan sekadar insiden sepak bola, melainkan cerminan kompleksitas hubungan antarnegara, khususnya dalam melindungi warga negara di luar negeri. Ini juga menjadi ujian bagaimana Maroko sebagai tuan rumah event besar menangani insiden kerusuhan dan menjaga reputasi yudisialnya.