Gegap gempita dunia hukum internasional kembali tertuju pada mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) kini bersiap menggelar sidang penentuan nasibnya, apakah ia harus menghadapi persidangan formal atas dugaan kejahatan kemanusiaan selama 'perang melawan narkoba' di Filipina. Sidang 'konfirmasi dakwaan' yang berlangsung empat hari ini akan menjadi momen krusial bagi keluarga korban yang telah lama menanti keadilan.
Sidang yang dimulai Senin di Den Haag ini akan menelaah bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut untuk memutuskan apakah cukup kuat untuk melangkah ke tahap persidangan penuh. Jaksa ICC telah mendakwa Duterte dengan tiga tuduhan kejahatan kemanusiaan, melibatkan sedikitnya 76 pembunuhan yang diduga terjadi antara tahun 2013 hingga 2018. Angka ini mencakup periode saat ia menjabat sebagai Wali Kota Davao dan kemudian Presiden.
Dakwaan pertama berkaitan dengan 19 pembunuhan saat Duterte menjadi Wali Kota Davao (2013-2016). Dakwaan kedua menyangkut 14 pembunuhan terhadap 'target bernilai tinggi' pada 2016-2017 saat ia menjabat presiden. Sementara itu, dakwaan ketiga mencakup 43 pembunuhan selama operasi 'pembersihan' terhadap pengguna atau pengedar narkoba tingkat rendah di seluruh Filipina antara 2016-2018. Meskipun demikian, kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban jiwa dalam kampanye perang narkoba Duterte bisa mencapai 30.000 orang.
Mantan pemimpin berusia 80 tahun itu memilih untuk tidak hadir dalam persidangan, meskipun pengadilan menyatakan ia layak untuk berpartisipasi. Melalui pengacaranya, Nicholas Kaufman, Duterte membantah semua dakwaan yang ditujukan kepadanya. Setelah sidang ini selesai, para hakim memiliki waktu 60 hari untuk mengeluarkan keputusan tertulis.
Kasus ini menandai titik balik bagi Duterte, yang selama menjabat kerap mengecam dan bahkan menarik Filipina dari ICC pada 2019. Namun, ICC tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut. Bagi keluarga korban dan penyintas 'perang melawan narkoba' yang berdarah itu, sidang ini menawarkan secercah harapan akan keadilan. Llore Pasco, ibu dari dua korban pembunuhan, menyebut momen ini sebagai 'saat kebenaran', menuntut akuntabilitas semua pihak, termasuk mantan presiden. Senada, Luzviminda Siapo, yang kehilangan putranya, melihat kemajuan kasus ini sebagai angin segar untuk menyeret 'otak' di balik pembunuhan ke pengadilan. Namun, pemerintah Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menyatakan penolakannya untuk bekerja sama penuh dengan ICC, menegaskan bahwa Filipina mampu menangani kasus-kasus ini secara internal.