Investigasi Al Jazeera mengungkap dampak kemanusiaan yang memburuk akibat pengepungan militer Israel di Hebron, Tepi Barat selatan. Hampir 5.000 wargaātepatnya 4.969 orangātelah kehilangan tempat tinggal sejak operasi dimulai pada Jumat, 23 Oktober lalu. Angka ini melonjak drastis lebih dari dua kali lipat hanya dalam dua hari, setelah sebelumnya tercatat sekitar 2.200 orang pada 24 Oktober.
Data yang dihimpun dari otoritas kota dan kelompok hak asasi manusia menunjukkan bahwa kelompok rentan menjadi korban terbanyak. Sebanyak 441 lansia, 336 bayi di bawah dua tahun, 312 pasien penyakit kronis, serta lebih dari 200 ibu hamil dan menyusui turut mengungsi. Ada juga 44 penyandang disabilitas yang terdampak. Secara total, 780 keluargaāsekitar 2 persen dari 250.000 penduduk Hebronākini hidup tanpa tempat tinggal tetap.
Pengepungan total yang menutup 10 titik masuk utama kota ini membuat kondisi warga semakin terjepit. Wali Kota Hebron, Yousef al-Jabari, menyebut situasi ini sebagai 'hukuman kolektif' yang parah. Ia mengungkapkan keprihatinannya melihat anak-anak menangis tengah malam akibat pengusiran paksa. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi ini bertujuan 'menggagalkan terorisme' dengan alasan keamanan setelah insiden penembakan yang menewaskan dua tentara Israel.
Namun, laporan media Israel Ynet mengutip pihak militer yang mengakui bahwa pencarian senjata hanya membuahkan hasil 'terbatas' dan berpotensi menghadapi kendala hukum jika warga terus dihalangi kembali ke rumah. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan menegaskan warga Palestina tidak boleh pulang sampai infrastruktur Hamas dibongkar.
Dampak sosialnya pun terasa nyata. Sebagian besar pengungsiā283 keluargaāmenumpang di rumah kerabat, sementara 266 keluarga lainnya terpaksa berlindung di lokasi yang dikategorikan tidak aman oleh pemerintah kota. Hanya 23 keluarga yang berhasil menyewa tempat tinggal. Tidak ada satu pun yang mengungsi ke pusat penampungan resmi, mencerminkan minimnya akses bantuan atau kekhawatiran akan status hukum mereka.
Dengan luas area pengusiran mencapai 0,35 kilometer persegiāsetara 49 lapangan sepak bolaādan mencakup lebih dari 500 keluarga, situasi ini berpotensi memicu krisis kemanusiaan lebih luas jika pengepungan berlanjut. Masyarakat internasional didesak untuk memperhatikan kondisi warga sipil yang terjebak dalam konflik ini.