Amerika Serikat melayangkan peringatan keras kepada Dewan Transisi Haiti, menandaskan bahwa Washington tak segan-segan bertindak jika stabilitas negara Karibia itu terganggu atau ada upaya mengubah komposisi pemerintahan sementara. Ancaman ini datang di tengah tekanan agar Haiti segera menggelar pemilihan umum federal.
Peringatan lugas tersebut disampaikan melalui unggahan media sosial Kedutaan Besar AS di Haiti pada Kamis lalu. Washington menegaskan, tujuannya adalah menciptakan keamanan dan stabilitas dasar di sana. Wakil Menteri Luar Negeri Christopher Landau secara spesifik menyatakan, setiap upaya perubahan komposisi Dewan Transisi oleh pihak tak terpilih di masa akhir jabatannya (yang akan berakhir 7 Februari) akan dianggap sebagai sabotase terhadap tujuan AS. Ia menambahkan, AS tidak akan tinggal diam dan akan menindak pihak mana pun yang mendukung langkah destruktif yang condong menguntungkan geng-geng bersenjata.
Peringatan ini bukan tanpa sebab. Haiti memang sedang dilanda krisis parah. Negara termiskin di Belahan Barat ini terus berjuang melawan kekerasan geng yang meluas, instabilitas, dan korupsi pemerintahan. Kondisi ini semakin parah sejak Presiden Jovenel Moise dibunuh di rumahnya pada 2021, memicu kekosongan kepemimpinan dan krisis kepercayaan publik.
Sejak pembunuhan Moise, pemilu federal tak kunjung digelar, membuat pejabat terpilih terakhir kedaluwarsa masa jabatannya pada 2023. Kekosongan kekuasaan ini ibarat pupuk bagi geng-geng bersenjata. Mereka kini menguasai sebagian besar wilayah Haiti, bahkan hingga 90 persen ibu kota Port-au-Prince. Dampaknya mengerikan: lebih dari 1,4 juta warga Haiti terpaksa mengungsi dari rumah mereka, dan jutaan lainnya menghadapi kerawanan pangan akibat jalan-jalan utama kerap diblokade geng. Laporan PBB bahkan mencatat, 8.100 orang tewas akibat kekerasan antara Januari dan November tahun lalu saja.
Ancaman AS ini diprediksi menimbulkan kekhawatiran di seluruh kawasan, terutama setelah insiden serangan di Venezuela pada 3 Januari lalu. Pemerintahan Donald Trump secara konsisten mempromosikan "Doktrin Donroe", sebuah kebijakan yang mengklaim seluruh Belahan Barat berada di bawah pengaruhnya. Ini menandakan bahwa peringatan ke Haiti bukan sekadar teguran, melainkan bagian dari strategi intervensi yang lebih luas di kawasan. Bagi Haiti, intervensi AS bisa menjadi pedang bermata dua: di satu sisi mungkin diharapkan membawa stabilitas, namun di sisi lain berisiko memperkeruh situasi politik internal dan membatasi kedaulatan negara yang sudah sangat rapuh ini.