Situasi di Gaza kini semakin kompleks dan penuh tanda tanya. Gencatan senjata yang seharusnya membawa ketenangan, nyatanya masih diwarnai gempuran Israel yang tak henti, merenggut nyawa ratusan warga Palestina. Ironisnya, di tengah duka dan kehancuran ini, sebuah rencana besar 'Dewan Perdamaian' yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terus bergerak maju untuk merekonstruksi Gaza. Namun, cetak biru pembangunan ini disusun tanpa partisipasi aktif dari perwakilan Palestina di level kepemimpinan tertinggi.
Hal ini tentu saja memicu pertanyaan besar: Seberapa efektif dan adilkah sebuah upaya perdamaian atau rekonstruksi jika suara dari mereka yang paling terdampak justru diabaikan? Tanpa keterlibatan aktif warga Palestina, ada kekhawatiran mendalam bahwa program-program yang dijalankan bisa jadi tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat, bahkan berpotensi memperparah ketidakpercayaan dan konflik yang sudah ada. Mengingat kompleksitas isu di Gaza, pembangunan tanpa persetujuan atau partisipasi lokal bisa jadi hanya akan menjadi proyek sepihak yang kurang berkelanjutan.
Analis kebijakan Jehad Abusalim, yang juga penulis buku 'Light in Gaza: Writings Born of Fire', secara vokal menyuarakan keprihatinan ini. Menurutnya, sebuah solusi jangka panjang untuk Gaza haruslah berasal dari dalam, dengan warga Palestina memiliki hak penuh untuk menentukan nasib dan membangun kembali masa depan mereka sendiri. Tanpa hak veto atau setidaknya kursi di meja perundingan, rekonstruksi hanya akan menjadi upaya di atas kertas yang berpotensi gagal memenuhi harapan akan perdamaian yang berkelanjutan dan bermartabat. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan kepercayaan dan penentuan jati diri sebuah bangsa yang tengah berjuang.