Presiden Kamerun Paul Biya akhirnya pulang ke Yaounde pada 20 Agustus setelah hampir 10 minggu menghilang di luar negeri. Kepulangan pria berusia 93 tahun itu sempat memicu harapan besar rakyat akan perombakan kabinet, tetapi hingga 6 Oktober, janji tersebut belum juga terwujud. Bahkan, kursi Wakil Presiden yang baru saja dihidupkan kembali lewat amandemen konstitusi April lalu masih kosong melompong.
Warga seperti Elvis Mbi (39) mengaku kecewa. Setiap sore, ia setia menunggu pengumuman resmi dari radio negara, berharap ada nama baru yang disebut. "Semua orang Kamerun berharap dia langsung merombak pemerintah sepulangnya, tapi nyatanya tidak ada," ujarnya. Padahal, Biya sempat berjanji dalam pidato akhir tahun 2025 bahwa kabinet baru akan dibentuk "dalam beberapa hari ke depan". Nyatanya, lebih dari sembilan bulan berlalu, janji itu tinggal janji.
Kekosongan kursi Wakil Presiden jadi sorotan tajam. Amandemen konstitusi yang disahkan 14 April 2026 memang mengembalikan posisi yang sudah dihapus sejak 1972 itu. Aturannya jelas: Wakil Presiden bertugas mengambil alih kekuasaan sementara jika Presiden meninggal, mengundurkan diri, atau tidak mampu menjalankan tugas secara permanen. Namun, regulasi itu tidak memberi batas waktu kapan Biya harus mengisi kursi tersebut, sehingga publik hanya bisa menebak-nebak.
Situasi makin panas dengan beredarnya dekrit presiden palsu. Pada Juni lalu, seseorang mendatangi kantor stasiun televisi negara CRTV di Yaounde dan menyerahkan amplop bersegel berisi dokumen pengangkatan Wakil Presiden. Dokumen itu tampak memiliki cap resmi kepresidenan dan tanda tangan Biya. Pemerintah buru-buru membantah dan memastikan dekrit tersebut tidak pernah diterbitkan secara resmi. Orang yang membawa dokumen itu pun sudah ditahan dan sedang diperiksa intensif.
Pengamat politik dari Washington, Jude Mutah, menilai kegelisahan publik ini wajar. Masyarakat Kamerun sedang menanti kejelasan arah kepemimpinan di tengah ketidakpastian kesehatan Presiden yang sudah sepuh. Tanpa kepastian soal suksesi, stabilitas politik negara tersebut bisa terus digoyang rumor dan spekulasi liar.