Konflik bersenjata di wilayah Tigray, Ethiopia, kembali mencuat dan mengancam stabilitas kawasan Tanduk Afrika. Situasi ini menyeret perhatian pada dua kekuatan besar Timur Tengah: Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut.
UEA secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pemerintah federal Ethiopia. Pada 25 September, Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, menteri negara UEA, mengecam serangan yang dilakukan oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) dan sekutunya terhadap pasukan federal Ethiopia. UEA juga menyerukan penghentian permusuhan, perlindungan warga sipil, dan penghormatan terhadap Perjanjian Pretoria 2022 yang mengakhiri perang sebelumnya.
Meski begitu, pernyataan UEA tidak menjelaskan apakah mereka memberikan bantuan militer atau berhasil mendapatkan komitmen dari pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan pertempuran. Kepentingan komersial UEA di kawasan ini cukup besar, terutama melalui operasi pelabuhan Berbera di Somaliland oleh DP World, serta jalur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan tersebut dengan Jebel Ali di UEA. Ethiopia yang terkunci daratan sangat bergantung pada akses perdagangan internasional, sehingga stabilitas kawasan menjadi kunci bagi kepentingan ekonomi Abu Dhabi.
Sementara itu, Arab Saudi belum mengumumkan sikap resminya terkait pertempuran terbaru di Tigray. Meskipun sebelumnya Riyadh pernah membantu mediasi rekonsiliasi Ethiopia-Eritrea dan dikabarkan menawarkan diri menjadi penengah pada 2025, hingga awal Oktober 2025, belum ada pernyataan publik dari kerajaan tersebut. Analisis dari Critical Threats menyebutkan bahwa Arab Saudi masih menahan diri untuk berkomentar.
Dampak bagi masyarakat luas, konflik ini berpotensi memperparah krisis kemanusiaan di Ethiopia dan sekitarnya. Warga sipil di Tigray, Afar, dan Amhara menghadapi risiko kehilangan tempat tinggal, akses pangan, dan layanan kesehatan. Ketegangan dengan Eritrea juga menambah kekhawatiran akan konfrontasi yang lebih luas. Masyarakat internasional, terutama negara-negara tetangga, perlu mewaspadai gelombang pengungsi dan ketidakstabilan ekonomi regional. Informasi dari media lain menunjukkan bahwa komunitas internasional mendesak dialog damai, namun pengaruh eksternal dari negara-negara Teluk dapat memperumit dinamika konflik. Peran UEA dan Arab Saudi akan terus menjadi sorotan, apakah mereka mampu mendorong perdamaian atau justru memperpanjang ketegangan.