Pemerintah Irak mengambil langkah tegas menyusul rentetan serangan mematikan di wilayahnya. Baghdad berencana memanggil duta besar Amerika Serikat dan Iran untuk menyampaikan nota protes resmi, sekaligus membawa kasus ini ke Dewan Keamanan PBB. Langkah ini menandai eskalasi serius yang berisiko menyeret Irak lebih dalam ke pusaran konflik regional yang memanas.
Kondisi di Irak makin memanas. Pemerintah Irak lewat Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas serangan-serangan udara yang menewaskan banyak orang di tanah Irak. Melalui Kantor PM, disebutkan Kementerian Luar Negeri akan segera memanggil charge d'affaires AS dan Duta Besar Iran di Baghdad untuk melayangkan "nota protes resmi" terkait serangan-serangan terbaru tersebut.
Serangan yang dimaksud antara lain penargetan markas besar Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) atau Al-Hashd al-Shaabi di provinsi Anbar, yang menewaskan setidaknya 15 orang, termasuk komandan operasi regional. Tak hanya itu, markas Pasukan Regional Kurdi di Erbil, ibu kota wilayah semi-otonom Kurdi Irak, juga menjadi sasaran dua serangan rudal balistik. Insiden di Erbil ini menyebabkan enam orang tewas dan 30 lainnya luka-luka, memicu kemarahan dari Kementerian Urusan Peshmerga yang menegaskan hak mereka untuk merespons agresi.
Dewan Keamanan Nasional Irak, setelah rapat penting, juga memutuskan untuk tidak tinggal diam. Selain menyampaikan protes diplomatik, Kementerian Luar Negeri akan mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai "tindakan agresi dan konsekuensinya". Ini menunjukkan keseriusan Irak dalam menyikapi situasi yang dianggap sebagai "eskalasi signifikan".
Analis melihat langkah Irak ini sebagai upaya untuk menegaskan kedaulatannya di tengah tekanan konflik yang makin meruncing antara AS-Israel dengan Iran, yang disebut dimulai sejak 28 Februari. Irak seolah terjebak di tengah pusaran ini, dengan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran beroperasi di wilayahnya, sementara AS juga memiliki kehadiran militer di sana. Presiden Irak bahkan mengecam serangan terhadap pasukan Kurdi, menegaskan bahwa mereka adalah "pilar fundamental sistem pertahanan nasional".
Keputusan Dewan Keamanan Nasional Irak untuk "menghadapi dan merespons serangan militer" terhadap PMF dan cabang angkatan bersenjata Irak lainnya, sesuai hak membela diri, memperlihatkan bahwa Baghdad tidak akan lagi mentolerir pelanggaran wilayahnya. Ini bisa memicu ketegangan lebih lanjut di wilayah yang sudah rentan, dan menempatkan Irak pada posisi yang sangat genting di kancah politik global.