DRC-RWANDA TETAP BUNTU, TALKS JENEWA JADI PENENTU - Berita Dunia
← Kembali

DRC-RWANDA TETAP BUNTU, TALKS JENEWA JADI PENENTU

Foto Berita

JENEWA — Babak baru perundingan antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada 19 November mendatang. Namun, hingga kini kedua negara masih terlibat kebuntuan soal implementasi Kesepakatan Washington yang jadi fondasi perdamaian kawasan.

Inti perselisihan ada pada dua komitmen utama: netralisasi pasukan Demokratik Pembebasan Rwanda (FDLR) dan pencabutan langkah-langkah pertahanan oleh Rwanda. Bukan cuma soal progres, kedua pemerintah juga tak sepakat soal apa yang dimaksud dengan 'patuh' terhadap kesepakatan.

Kesepakatan Washington yang diteken 4 Desember 2025 sebenarnya melanjutkan perjanjian damai 27 Juni 2025 dan Deklarasi Prinsip 25 April 2025. Isinya mencakup netralisasi FDLR, penarikan pasukan Rwanda, penghormatan integritas wilayah, hingga penghentian dukungan terhadap kelompok bersenjata. Implementasinya diawasi Mekanisme Koordinasi Keamanan Bersama (JSCM) yang melibatkan perwakilan DRC, Rwanda, Amerika Serikat, Qatar, Togo sebagai mediator Uni Afrika, dan Komisi Uni Afrika.

Meski JSCM sudah beberapa kali menggelar pertemuan pada Juli, Agustus, dan September 2026, progresnya masih berkutat pada prosedur, pemantauan, dan verifikasi. Belum ada titik terang soal pemenuhan kewajiban keamanan masing-masing pihak.

Rwanda mengklaim sudah mulai mencabut langkah pertahanannya. Dubes Rwanda untuk PBB, Martin Ngoga, dalam Sidang Dewan Keamanan PBB 29 September lalu menyebut FDLR masih aktif di timur DRC dan terus bekerja sama dengan pasukan Kongo serta kelompok bersenjata lain. Kigali menilai penghentian kerja sama itu krusial untuk implementasi kesepakatan.

Di sisi lain, Kinshasa menunjuk upayanya melucuti dan mendemobilisasi pejuang FDLR. Pada 28 Juli, pemerintah Kongo mengumumkan protokol dengan salah satu faksi sayap bersenjata FDLR soal pengaturan perlucutan senjata. Juru bicara pemerintah Patrick Muyaya menyebut proses itu bagian dari komitmen Kesepakatan Washington. Namun Rwanda menolak mentah-mentah. Menlu Olivier Nduhungirehe menyebutnya 'manipulasi kasar', sementara Ngoga berargumen kesepakatan dengan satu faksi tak bisa dijadikan dasar.

Analisis dampak: Kebuntuan ini berpotensi memperpanjang ketegangan di kawasan timur DRC yang selama ini jadi episentrum konflik. Bagi masyarakat sipil, terutama warga di perbatasan, ketidakpastian soal keamanan berarti ancaman pengungsian dan gangguan aktivitas ekonomi tetap membayangi. Di sisi lain, keterlibatan AS, Qatar, dan Uni Afrika menunjukkan tekanan diplomatik internasional masih berjalan, tapi tanpa kesepakatan soal definisi 'patuh', pertemuan Jenewa berisiko jadi sekadar formalitas. Publik perlu mencermati apakah pertemuan 19 November nanti menghasilkan terobosan konkret atau justru mengulang pola pertemuan sebelumnya yang hanya membahas prosedur.


Bagikan berita ini:

WhatsApp Facebook