Investigasi gabungan yang dilakukan Al Jazeera dan Palestinian Youth Movement (PYM) baru-baru ini mengungkap fakta mengejutkan: Mediterranean Shipping Company (MSC), raksasa pelayaran global yang merupakan perusahaan pelayaran terbesar di dunia, diduga kuat telah memfasilitasi ratusan pengiriman barang dari pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Antara 1 Januari hingga 22 November 2025, dokumen komersial menunjukkan MSC setidaknya mengangkut 957 kiriman barang dari pemukiman Israel menuju Amerika Serikat. Lebih dari separuhnya, atau 529 pengiriman, bahkan singgah melalui pelabuhan-pelabuhan Eropa, termasuk di Spanyol (390), Portugal (115), Belanda (22), dan Belgia (2). Ironisnya, hal ini terjadi di tengah promosi perdagangan oleh AS dan Eropa, meskipun ada tanggung jawab jelas di bawah hukum internasional.
Nicola Perugini, seorang dosen senior hubungan internasional dari University of Edinburgh, menegaskan bahwa pemukiman Israel secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional, terutama karena dibangun di atas wilayah pendudukan, melanggar Konvensi Jenewa Keempat. "Mengkonsialkan produk dari pemukiman ini secara efektif sama dengan mendukung pemukiman ilegal tersebut," ujarnya.
Temuan ini baru sebagian kecil dari volume perdagangan pemukiman, mengingat data ekspor-impor Israel dan sebagian besar negara Eropa tidak terbuka untuk publik. Namun, data yang ada menunjukkan ketergantungan produk dari pemukiman – mulai dari makanan, tekstil, produk perawatan kulit, hingga batu alam – pada perusahaan kargo dan pelabuhan maritim Eropa.
Meski Uni Eropa secara tegas tidak mengakui kedaulatan Israel atas pemukiman Tepi Barat dan menganggapnya sebagai "penghambat perdamaian", laporan ini menemukan barang-barang tersebut dikirim langsung dari pelabuhan Eropa ke pemukiman ilegal. Misalnya, pada tahun 2025, MSC memfasilitasi setidaknya 14 pengiriman dari Italia, dengan pelabuhan Ravenna secara terang-terangan mencantumkan nama dan kode pos pemukiman Israel sebagai penerima.
Situasi ini menimbulkan dilema etis dan hukum bagi konsumen serta pemerintah. Pembelian produk dari pemukiman ilegal secara tidak langsung dapat dianggap mendukung pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia. Analis berpendapat, ini menjadi pengingat penting bagi negara-negara untuk mengkaji ulang kebijakan perdagangan mereka dan memastikan rantai pasok global tidak menjadi alat normalisasi praktik yang melanggar hukum internasional. Peran perusahaan pelayaran dan pelabuhan Eropa sangat krusial dalam memutus mata rantai perdagangan ini demi tegaknya keadilan dan perdamaian di kawasan.