Warga Provinsi Alberta, Kanada, menuju tempat pemungutan suara pada Senin (waktu setempat) untuk menentukan apakah mereka akan menggelar referendum pemisahan diri dari Kanada di masa depan. Langkah ini merupakan buntut dari petisi yang berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 tanda tangan, yang mendesak adanya referendum yang mengikat terkait isu separatis.
Premier Alberta, Danielle Smith, memutuskan untuk menggelar voting ini meskipun pengadilan sempat memblokir petisi pro-separatis karena dianggap gagal berkonsultasi dengan suku bangsa First Nations yang tanahnya akan terdampak jika Alberta memisahkan diri. Keputusan Smith ini menuai kritik dari kelompok First Nations yang menyebutnya sebagai tindakan 'tidak demokratis' dan 'otoriter'.
Pendukung pemisahan diri berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi Alberta yang kaya akan minyak telah terhambat oleh kebijakan lingkungan dari pemerintah pusat di Ottawa. Mereka menilai Alberta akan lebih makmur jika memisahkan diri. Sebaliknya, kubu yang ingin tetap bersatu, termasuk Perdana Menteri Mark Carney, menyerukan persatuan nasional.
Meskipun hasil polling menunjukkan mayoritas warga Alberta cenderung memilih bertahan di Kanada, debat pra-voting telah memecah belah masyarakat. Sebuah petisi tandingan yang menolak pemisahan diri bahkan berhasil mengumpulkan lebih dari 400.000 tanda tangan, jauh melampaui jumlah penduduk Alberta yang sekitar lima juta jiwa.
Jika warga memilih untuk melanjutkan proses ini, referendum yang mengikat secara hukum diperkirakan baru bisa terlaksana pada 2027 mendatang. Pertanyaan kunci dalam surat suara nanti adalah apakah Alberta harus tetap menjadi bagian dari Kanada atau memulai proses hukum untuk memisahkan diri.