Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menawarkan skenario baru yang cukup mengejutkan bagi Ukraina. Dalam upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir lima tahun, Washington menyarankan agar Kyiv merelakan wilayah Donbas di bagian timur jika ingin bergabung dengan NATO.
Informasi ini mencuat setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan bahwa utusan khusus Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner, menyampaikan usulan tersebut dalam putaran terbaru perundingan damai di Abu Dhabi pekan lalu. Setelah pertemuan di UEA, kedua utusan itu terbang ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, sebelum akhirnya melapor kepada Zelenskyy di Dublin.
Zelenskyy menegaskan bahwa isu keanggotaan NATO kembali menjadi pembahasan utama. Namun, ia menyoroti risiko besar dari usulan tersebut. Menurutnya, menarik mundur pasukan atau memberikan konsesi wilayah justru bisa memicu eskalasi konflik baru di masa depan. "Keamanan nyata di Eropa berarti Uni Eropa dan NATO. Tidak ada keamanan lain," tegas Zelenskyy, dikutip dari Al Jazeera.
Analisis dampak bagi masyarakat global menunjukkan bahwa usulan ini adalah 'pisau bermata dua'. Di satu sisi, tawaran ini menjadi jalan tengah agar Ukraina mendapatkan perlindungan militer kolektif yang selama ini didambakan. Namun di sisi lain, melepaskan Donbas berarti mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah yang selama ini diperjuangkan mati-matian oleh rakyat Ukraina.
Pengamat dari German Marshall Fund, Ian Lesser, menilai langkah AS ini sebagai perubahan haluan yang sangat direktif. Meski begitu, ia meragukan Rusia akan menyetujui skenario ini karena Moskow selama ini menganggap keanggotaan Ukraina di NATO sebagai 'garis merah' yang tidak bisa ditawar. Sementara itu, pakar politik dari University of York, Chris Featherstone, menilai proposal ini sebagai penyimpangan besar dari posisi AS sebelumnya yang cenderung hati-hati.
Bagi masyarakat internasional, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa tekanan diplomatik semakin meningkat menjelang akhir masa jabatan pemerintahan saat ini. Publik kini menanti apakah Kyiv akan bertahan pada prinsip 'tanpa wilayah yang hilang' atau mulai melunak demi masa depan keamanan Eropa yang lebih luas.