Zack Polanski, pemimpin Partai Hijau Inggris, mendesak adanya reformasi aturan internal partai. Ia ingin pemimpin partai memiliki kendali lebih besar atas arah strategis dan kebijakan, terutama setelah kontroversi voting yang mendefinisikan Zionisme sebagai rasisme.
Usulan ini muncul lewat artikel di The Guardian, Minggu, pasca mosi kontroversial disahkan dalam konferensi tahunan partai pada 4 Oktober lalu. Mosi tersebut menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk kelompok Yahudi dan sebagian besar anggota parlemen dari Partai Hijau sendiri.
Dampak dari kekisruan ini, Polanski gagal meraih kursi parlemen dalam pemilihan sela (by-election) di Holborn and St Pancras. Kursi tersebut akhirnya dikuasai Partai Buruh. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Partai Hijau yang sebelumnya dianggap sebagai kekuatan alternatif.
Polanski beralasan tidak hadir dalam voting mosi tersebut karena fokus berkampanye di by-election. Ia mengakui banyak anggota merasa kecewa dengan keputusannya. Meski kalah, Polanski menegaskan tidak akan mundur dari jabatan pemimpin partai.
Analisis singkat: Langkah Polanski ini bisa jadi upaya konsolidasi kekuasaan di tengah badai internal. Namun, bagi publik, ini menimbulkan pertanyaan besar soal demokrasi internal partai. Apakah Partai Hijau masih menjadi partai akar rumput yang demokratis, atau mulai bergeser ke model kepemimpinan terpusat?