Washington, DC – Gedung Putih kembali dihadapkan pada dilema klasik: data ekonomi makro terlihat moncer, namun realitas di lapangan terasa berbeda bagi rakyat. Presiden Donald Trump kini menanggung beban politik yang serupa dengan pendahulunya, Joe Biden, jelang pemilu mendatang.
Meski pertumbuhan ekonomi AS tercatat solid di angka 2,2% dan tingkat pengangguran rendah (4,2%), serta pasar saham mencetak rekor baru, sentimen publik justru negatif. Masyarakat menilai ekonomi tidak sehat karena harga kebutuhan pokok dan energi terus melambung. Laporan inflasi terakhir sebelum pemilu mengonfirmasi kekhawatiran ini: harga tidak turun, meski laju kenaikannya melambat.
Berbeda dengan Biden yang bergulat dengan efek pandemi, Trump harus menghadapi lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah dan dampak kebijakan dagang serta imigrasinya sendiri. Ironisnya, janji kampanye Trump untuk segera menurunkan harga kini sulit terwujud. Data menunjukkan kenaikan upah rata-rata (3%) tidak mampu mengejar laju inflasi (3,7%), membuat daya beli masyarakat tergerus.
Analis politik menilai disconnect antara data ekonomi dan perasaan publik ini menjadi bom waktu. Voter tidak peduli pada angka GDP atau IHSG, melainkan harga di rak supermarket dan pompa bensin. Jika pemerintahan Trump gagal menjembatani persepsi ini, partai berkuasa berisiko menuai karma politik yang sama seperti yang menimpa Biden pada 2024.