Prancis mengubah haluan! Setelah sebelumnya cenderung berhati-hati, Paris kini secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Uni Eropa untuk memasukkan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris. Keputusan ini datang sebagai respons keras terhadap tindakan represif pemerintah Iran terhadap demonstran yang menuntut perubahan.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menegaskan bahwa penindasan yang tak tertahankan atas “pemberontakan damai rakyat Iran” tidak boleh dibiarkan tanpa balasan. Menurut Barrot, keberanian luar biasa rakyat Iran dalam menghadapi kekerasan yang tak terkendali harus mendapat perhatian dan dukungan internasional.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels pada Kamis ini, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas 'kekejaman' di Iran. Sanksi yang direncanakan termasuk larangan masuk ke wilayah Eropa dan pembekuan aset mereka. Dukungan Prancis ini menjadi kunci penting, mengingat sebelumnya mereka adalah salah satu negara yang paling berhati-hati terhadap langkah serupa.
Sebagai informasi, IRGC yang dibentuk pasca Revolusi Islam 1979, merupakan salah satu kekuatan militer utama Iran yang bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Kelompok ini memegang peran vital dalam program rudal dan nuklir Iran, serta operasi militernya di luar negeri.
Dulu, Prancis bersama beberapa negara Uni Eropa lainnya khawatir bahwa penetapan IRGC sebagai organisasi teroris akan memutus hubungan diplomatik sepenuhnya dan membahayakan negosiasi pembebasan warga Eropa yang ditahan di Iran, termasuk dua warga Prancis yang sempat ditahan dan kini berada di kedutaan. Namun, gelombang protes yang meluas dan penumpasan brutal di Iran tampaknya telah mengubah prioritas kebijakan luar negeri Prancis dan Uni Eropa.
Protes di Iran sendiri pecah bulan lalu, dipicu oleh inflasi tinggi dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Laporan dari Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS mencatat setidaknya 6.221 kematian, termasuk 5.858 demonstran. Sementara itu, pemerintah Iran menyebut angka 3.117 kematian, dengan sebagian besar adalah warga sipil dan pasukan keamanan, sisanya disebut 'teroris'. Angka-angka ini belum dapat diverifikasi secara independen oleh Al Jazeera.
Langkah Uni Eropa ini, jika disetujui secara bulat oleh 27 negara anggotanya, bukan sekadar simbolis, melainkan sinyal jelas peningkatan tekanan internasional terhadap Teheran. Ini akan menambah lapisan isolasi bagi Iran dan berpotensi mempersulit upaya diplomatik di masa depan, termasuk terkait program nuklir yang sudah stagnan. Bagi masyarakat Iran yang berani menyuarakan aspirasinya, keputusan ini bisa menjadi dorongan moral atas perjuangan mereka, namun juga berisiko memicu respons yang lebih keras dari rezim berkuasa di Teheran.