Seorang ibu dengan hati hancur, Mohaddeseh Fallahat, lantang bersuara di Dewan HAM PBB. Ia menceritakan momen pilu saat mengantar kedua anaknya ke sekolah untuk terakhir kalinya, sebelum nyawa mereka direnggut rudal Tomahawk AS. Peristiwa tragis ini terjadi pada 28 Februari lalu di Sekolah Putri Shajareh Tayyebeh, Minab, Iran selatan, menewaskan lebih dari 170 orang, mayoritas siswi. Kisah Fallahat menjadi sorotan dunia, mempertanyakan motif di balik serangan yang menargetkan fasilitas pendidikan ini.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam pidatonya di forum yang sama, menegaskan bahwa serangan tersebut bukanlah 'kesalahan perhitungan'. Menurut Araghchi, dengan teknologi militer dan sistem data tercanggih yang dimiliki AS dan Israel, tidak masuk akal jika serangan terhadap sekolah itu disebut tidak disengaja. Ia menyebut tindakan itu sebagai 'pembantaian berdarah dingin' dan menuduh AS serta Israel berani melakukan kejahatan kemanusiaan terburuk tanpa konsekuensi. Iran mendesak negara-negara anggota PBB untuk mengecam perang yang dianggap tidak beralasan ini.
Senada dengan tuduhan Iran, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Pendidikan, Farida Shaheed, mengungkapkan hasil investigasi awal. Ia menyebutkan bahwa sekolah dan bangunan di sekitarnya terkena munisi presisi secara individual, mengindikasikan bahwa militer AS memang sengaja menargetkan sekolah. Meski ada dugaan bahwa serangan ini mungkin akibat kesalahan intelijen usang, Shaheed menekankan bahwa jika terbukti, hal itu melanggar prinsip kehati-hatian dalam serangan. Ia juga mencatat, hingga kini lebih dari 600 sekolah di Iran hancur atau rusak parah, dan setidaknya 230 anak serta guru tewas akibat serangan AS-Israel. Shaheed menegaskan, pembunuhan anak-anak tidak akan pernah bisa dibenarkan.
Kasus ini mempertegas betapa rapuhnya perlindungan warga sipil, khususnya anak-anak, di zona konflik. Serangan terhadap fasilitas pendidikan merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Jika klaim intelijen usang terbukti benar, ini menyoroti risiko besar informasi yang tidak akurat dalam operasi militer, berujung pada tragedi tak terbayangkan. Situasi ini juga menambah daftar panjang ketegangan di Timur Tengah, memicu seruan global untuk akuntabilitas dan keadilan bagi para korban.