Myanmar kini memiliki pemenang pemilu. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer berhasil menyapu bersih kemenangan dalam pemilihan umum tiga fase yang baru saja berakhir. Namun, klaim "jujur dan adil" dari junta militer Myanmar langsung dibantah keras oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melaporkan adanya 170 warga sipil tewas akibat serangan udara selama periode pemilu. Angka ini seolah menjadi noda merah di tengah sorotan dunia.
Pemungutan suara yang diawasi ketat ini berlangsung sejak 28 Desember tahun lalu hingga akhir pekan lalu, empat tahun setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021. USDP mendominasi setiap fase, merebut 232 dari 263 kursi di majelis rendah dan 109 dari 157 kursi di majelis tinggi yang sudah diumumkan. Hasil ini memastikan kendali penuh militer atas parlemen, bahkan sebelum mempertimbangkan jatah 25% kursi yang memang sudah dijamin untuk mereka.
Juru bicara junta militer, Zaw Min Tun, menyebut parlemen akan segera bersidang pada Maret untuk memilih presiden baru, dan pemerintahan baru diharapkan mulai bertugas pada April. Namun, kemenangan USDP jauh dari kata legitimasi di mata internasional. PBB, Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), serta berbagai kelompok hak asasi manusia dan negara Barat serentak menyuarakan keraguan atas kredibilitas proses pemilu ini.
Kantor HAM PBB bahkan mencatat, banyak segmen masyarakat, termasuk etnis minoritas Muslim Rohingya, tidak bisa berpartisipasi karena dicabut kewarganegaraannya atau terpaksa mengungsi. Kepala HAM PBB Volker Turk menekankan, "Banyak orang memilih atau tidak memilih murni karena ketakutan." Selain korban tewas, sekitar 400 orang ditangkap selama periode pemilu, menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia di negara yang telah dilanda kekacauan politik sejak kudeta 2021, dengan sekitar 3,6 juta orang mengungsi dan ribuan tewas.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, bersama puluhan partai lain, telah dibubarkan. Beberapa partai memilih tidak ikut serta, memicu kecaman bahwa pemilu ini hanyalah upaya militer untuk melegitimasi kekuasaan mereka di tengah konflik sipil yang masih berkecamuk. Dengan kontrol parlemen yang kuat dan jaminan kursi militer, masa depan Myanmar tampaknya akan tetap berada di bawah bayang-bayang junta, dengan kekerasan dan represi yang berpotensi terus berlanjut tanpa pengawasan internasional yang efektif.