Pengadilan di Amerika Serikat baru-baru ini mengeluarkan putusan penting yang menjadi 'angin segar' bagi kebebasan pers. Seorang hakim federal sementara waktu melarang pemerintah AS untuk mengutak-atik materi yang disita dari rumah reporter The Washington Post, Hannah Natanson. Kasus ini jadi sorotan karena dianggap mengancam hak konstitusional wartawan, yang dilindungi oleh Amandemen Pertama konstitusi AS.
Perintah itu datang dari Hakim Magistrate William Porter. Ia memerintahkan Departemen Kehakiman AS untuk tidak membuka atau memeriksa data dari barang-barang Natanson sampai sidang lanjutan digelar pada 6 Februari mendatang. Keputusan ini memberi waktu bagi Departemen Kehakiman untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh The Washington Post.
Padahal, Hannah Natanson sendiri bukan subjek investigasi federal. Amerika Serikat punya aturan dan norma yang kuat untuk melindungi hak-hak jurnalis dalam meliput topik sensitif dari narasumber rahasia (whistleblower).
Namun, pada 14 Januari lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump mengeksekusi surat perintah penggeledahan di rumah Natanson. Selama setahun terakhir, Natanson memang rajin memberitakan perubahan di lingkungan pemerintahan Trump, bahkan sudah ada 1.169 sumber baru yang menghubunginya dengan berbagai informasi.
Departemen Kehakiman berargumen, penggeledahan ini perlu dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait Aurelio Luis Perez-Lugones. Ia adalah seorang kontraktor pemerintah yang ditangkap pada 8 Januari lalu atas tuduhan menghilangkan dokumen rahasia.
Meski begitu, penggeledahan di rumah Natanson berakhir dengan penyitaan banyak perangkat pentingnya. Mulai dari komputer kerja, ponsel yang dikeluarkan The Post, MacBook Pro pribadinya, hard drive 1 terabyte, perekam suara, hingga jam tangan Garmin.
Dalam berkas gugatan yang menolak penyitaan itu, tim pengacara Natanson menegaskan bahwa perangkat elektroniknya berisi “informasi bertahun-tahun tentang sumber rahasia masa lalu dan saat ini, serta materi pengumpulan berita yang belum dipublikasikan, termasuk yang sedang ia gunakan untuk laporan terkini.”
“Hampir tidak ada data yang disita itu yang relevan dengan surat perintah penggeledahan, yang hanya mencari catatan yang diterima dari atau berkaitan dengan satu kontraktor pemerintah,” bunyi gugatan The Washington Post. Ditambahkan pula bahwa enam perangkat yang disita itu menyimpan data terabyte, mencakup seluruh karier jurnalistik Natanson. Salah satu dokumen gugatan menyebutkan, “Perangkat Natanson berisi hampir seluruh 'alam semesta profesionalnya': lebih dari 30.000 email dari The Post hanya dalam satu tahun terakhir.”
The Washington Post sendiri telah menggugat Departemen Kehakiman untuk menuntut pengembalian materi-materi tersebut. Kasus ini akan disidangkan di pengadilan federal di Virginia. “Penyitaan materi pengumpulan berita rahasia reporter kami secara keterlaluan ini membungkam kebebasan berpendapat, melumpuhkan pelaporan, dan menimbulkan kerugian yang tak dapat diperbaiki setiap hari pemerintah masih menahan materi-materi ini,” tulis surat kabar itu dalam sebuah pernyataan.