Pernyataan kontroversial muncul dari Mike Huckabee, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, yang secara blak-blakan menyebut tidak keberatan jika Israel memperluas wilayahnya hingga mencakup sebagian besar Timur Tengah. Wilayah yang dimaksud membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Eufrat di Irak. Pernyataan ini sontak memicu perbincangan panas, mengingat implikasi geografisnya yang sangat luas, mencakup negara-negara modern seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan sebagian Arab Saudi.
Dalam sebuah wawancara dengan komentator konservatif Tucker Carlson, Huckabee berpegang pada interpretasi agama yang menyatakan hak orang Yahudi atas tanah tersebut berdasarkan teks-teks Alkitab. Meski kemudian ia mencoba menarik kembali pernyataannya dengan menyebutnya "hiperbolis", Huckabee tetap membuka pintu bagi ekspansi Israel, terutama jika mereka memenangkan perang atas wilayah-wilayah yang diserang.
Pandangan Huckabee ini bukanlah kali pertama ide 'Israel Raya' mencuat di panggung politik. Sejumlah politikus Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kerap mengemukakan visi Israel dengan batas-batas yang diperluas. Bahkan, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich sempat membuat heboh internasional pada 2023 setelah tampil dengan peta yang menggambarkan wilayah Palestina, sebagian Lebanon, Suriah, dan Yordania sebagai bagian dari Israel.
Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan prinsip hukum internasional yang melarang akuisisi wilayah secara paksa, sebuah prinsip fundamental sejak Perang Dunia II. Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2024 bahkan telah memutuskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan harus dihentikan segera. Israel sendiri tidak memiliki demarkasi batas negara yang jelas secara hukum internasional dan dan masih menduduki Dataran Tinggi Golan di Suriah yang dianeksasi ilegal pada 1981, di mana hanya AS yang mengakuinya. Sikap pemerintah AS yang tidak segera merespons pernyataan Huckabee ini kian menambah tanda tanya.
Pernyataan semacam ini, apalagi datang dari seorang mantan diplomat senior AS, berpotensi besar memperkeruh stabilitas regional dan memicu ketegangan baru di Timur Tengah. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan konsensus internasional tentang kedaulatan wilayah, tetapi juga bisa memperkuat narasi ekstremis dan merusak upaya perdamaian yang selama ini diusahakan. Keheningan Departemen Luar Negeri AS atas pandangan ini, yang secara implisit bisa diartikan sebagai dukungan terhadap pandangan ekspansionis, tentu akan menjadi sorotan dunia dan dapat merusak kredibilitas Amerika Serikat sebagai penengah konflik.