Mantan Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki, kembali jadi sorotan utama setelah dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri berikutnya. Pencalonan ini datang dari Aliansi Kerangka Koordinasi Syiah, blok politik yang menguasai mayoritas kursi di parlemen Irak, Sabtu lalu. Langkah ini sontak memicu pertanyaan besar tentang arah masa depan Irak, mengingat rekam jejak al-Maliki yang penuh warna dan kontroversi.
Pria berusia 75 tahun, pemimpin Partai Dawa Islam, dipilih berbekal 'pengalaman politik dan administratif serta perannya dalam mengelola negara'. Al-Maliki pertama kali menjabat sebagai PM pada tahun 2006, di tengah gejolak kekerasan pasca-invasi AS tahun 2003. Ia mundur pada tahun 2014 setelah ISIL (ISIS) berhasil mencaplok sebagian besar wilayah Irak. Meski demikian, ia tetap jadi pemain kunci yang sangat berpengaruh dalam politik Irak, memimpin koalisi Negara Hukum dan dikenal punya hubungan erat dengan faksi-faksi bersenjata yang didukung Iran.
Pencalonan ini membuka jalan bagi negosiasi panjang untuk membentuk pemerintahan baru. Tantangan terbesar menanti: pemerintahan ini harus mampu mengelola kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran yang kuat, seperti Asaib Ahl al-Haq, di saat yang sama menghadapi tekanan keras dari Washington untuk membubarkan mereka. Al-Maliki sendiri, selama menjabat PM dua periode, dikenal sebagai 'powerbroker' yang piawai menyeimbangkan kepentingan Teheran dan Washington, menjadikannya figur yang sulit diabaikan dalam setiap koalisi pemerintahan.
Namun, kembalinya al-Maliki juga membawa kembali kekhawatiran. Ia kerap dituding memicu perpecahan sektarian dan dianggap lalai dalam membendung ekspansi ISIL satu dekade lalu. Rekam jejaknya sebagai anggota komisi de-Ba'athification pasca-invasi 2003 juga menjadi catatan kelam. Program yang digagas AS itu melarang anggota Partai Ba'ath Saddam Hussein dari jabatan publik, namun justru dianggap memperparah situasi dengan memecat ribuan pegawai negeri berpengalaman, yang mayoritas adalah Sunni, dan memicu bangkitnya kelompok-kelompok pemberontak. Kembalinya figur lama dengan beban sejarah seperti ini bisa jadi indikasi kebuntuan politik di Irak, atau sebaliknya, sebuah upaya untuk mencari stabilitas di tengah ketidakpastian yang berkelanjutan. Masyarakat Irak tentu berharap solusi nyata, bukan sekadar mengulang bayang-bayang masa lalu.