Presiden Israel Isaac Herzog resmi menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada mantan Kepala Staf Angkatan Darat Gadi Eisenkot. Keputusan ini sekaligus mengesampingkan rivalnya, Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu, dari kursi kekuasaan yang sudah lama ia duduki.
Eisenkot, yang memimpin partai Yashar, mendapat dukungan dari 67 anggota parlemenājauh melampaui 46 suara yang diraih blok Netanyahu. Ia kini punya waktu 28 hari, dengan opsi perpanjangan 14 hari, untuk merangkul minimal 61 dari 120 kursi Knesset agar bisa membentuk koalisi yang sah.
Hasil pemilu 27 Oktober lalu menunjukkan peta politik yang terpecah: aliansi empat partai Eisenkot meraih 48 kursi, sementara blok kanan-religius Netanyahu mengantongi 53 kursi. Keduanya sama-sama gagal menyentuh ambang mayoritas. Yang menarik, partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel mencetak rekor 19 kursiāsebuah kekuatan politik yang tak bisa diabaikan.
Jelang keputusan Herzog, Netanyahu sempat melontarkan peringatan bahwa pemerintahan yang dibentuk dengan dukungan partai Arab akan membawa Israel ke jurang kehancuran. Namun Eisenkot sendiri sudah menegaskan tidak akan menggandeng partai Arab dalam koalisinya. Jalur yang lebih realistis baginya adalah merayu dua partai ultra-Ortodoks, United Torah Judaism dan Shas, yang jika berhasil akan memberinya tepat 61 kursi.
Eisenkot bukan sosok sembarangan. Ia memimpin militer Israel pada 2015-2019 dan sempat duduk sebagai pengamat di kabinet perang Netanyahu selama delapan bulan pertama agresi ke Gaza. Latar belakang militernya yang kuat namun posisinya yang kini berseberangan dengan Netanyahu menjadikannya figur kunci di tengah dinamika politik Israel yang memanas.
Bagi masyarakat luas, terutama warga Palestina dan komunitas internasional, transisi kekuasaan ini menjadi sinyal penting. Apakah Eisenkot akan membawa perubahan arah kebijakan, atau justru melanjutkan status quo? Dalam sebulan ke depan, negosiasi koalisi akan menentukan wajah politik Israelādan nasib kawasan.