Referendum penting untuk mereformasi konstitusi Bangladesh memang sudah disetujui mayoritas warga. Tapi, jangan senang dulu. Alih-alih mulus, masa depan perubahan fundamental negara ini kini justru di ambang ketidakpastian. Partai pemenang pemilu, Bangladesh Nationalist Party (BNP), membuat geger dengan menolak bergabung dalam Dewan Reformasi Konstitusi. Keputusan ini memicu keretakan politik dan menimbulkan pertanyaan besar: mungkinkah reformasi yang diharapkan masyarakat Bangladesh akhirnya kandas?
Kondisi ini terungkap setelah referendum yang diadakan bersamaan dengan pemilu parlemen pekan lalu di Bangladesh. Sebanyak 60,26 persen pemilih menyetujui "Piagam Nasional Juli 2025" yang berisi proposal reformasi konstitusi pasca-pemberontakan Juli 2024 dan penggulingan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Namun, alih-alih menyatukan, hasil pemungutan suara itu malah mempertajam perpecahan antara BNP pimpinan Tarique Rahman dengan kubu oposisi, terutama Jamaat-e-Islami.
Ketegangan memuncak pada Selasa lalu, saat anggota parlemen BNP yang baru terpilih menolak untuk mengambil sumpah sebagai anggota Dewan Reformasi Konstitusi yang baru. Langkah ini secara langsung menghambat proses reformasi dan menimbulkan keraguan besar atas kelanjutannya. Padahal, Piagam Nasional Juli 2025 ini disusun oleh pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus pada Agustus 2024, sebagai peta jalan perubahan tata kelola negara pasca-pemberontakan.
Reformasi ini bukan kaleng-kaleng. Piagam tersebut memuat lebih dari 80 usulan, termasuk peningkatan representasi politik perempuan, pembatasan masa jabatan perdana menteri, peningkatan kekuasaan presiden, perluasan hak-hak fundamental warga, hingga perlindungan kemandirian peradilan. Tak hanya itu, diusulkan juga pembentukan majelis tinggi beranggotakan 100 orang, melengkapi parlemen Jatiya Sangsad yang beranggotakan 350 orang saat ini. Tujuan utamanya adalah merespons ketidakpuasan masyarakat yang memicu gejolak.
Perlu diingat, pemberontakan Juli 2024 pecah ketika mahasiswa memprotes sistem kuota pekerjaan pemerintah yang dinilai tidak adil, menguntungkan keturunan pejuang kemerdekaan 1971 yang kini dianggap elit politik. Kala itu, Sheikh Hasina merespons dengan tangan besi, mengakibatkan hampir 1.400 orang tewas dan lebih dari 20.000 terluka. Hasina kemudian digulingkan, diadili oleh International Crimes Tribunal (ICT), dan divonis mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia kini berada di pengasingan di India, dan partainya, Awami League, dilarang beraktivitas politik.
Ironisnya, BNP sendiri awalnya skeptis terhadap referendum Piagam Nasional Juli ini. Namun, pada 30 Januari, pemimpin partai Tarique Rahman secara terbuka menyatakan dukungan "ya", dan BNP berjanji akan mengadopsi piagam tersebut jika disetujui. Analis menilai, BNP tampaknya menentang proposal penggunaan representasi proporsional dalam parlemen, namun detail penolakan sumpah ini masih perlu dicermati lebih lanjut.
Kini, masa depan reformasi vital di Bangladesh dipertaruhkan. Perpecahan antara kekuatan politik utama ini bisa menunda, bahkan menggagalkan, upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Masyarakat Bangladesh yang baru saja melewati fase penuh gejolak kini kembali dihadapkan pada ketidakpastian politik di tengah harapan akan masa depan yang lebih baik.