Terus menerus didera konflik berkepanjangan, nasib Jalur Gaza kini di persimpangan jalan. Di tengah upaya komunitas internasional untuk membangun kembali wilayah itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru menghadapi dilema politik rumit yang mengancam stabilitas koalisi pemerintahannya.
Netanyahu baru saja bergabung dengan 'Dewan Perdamaian' bentukan mantan Presiden AS Donald Trump, yang bertugas mengawasi rekonstruksi dan pemerintahan Gaza. Ini menimbulkan pertanyaan besar: Sebenarnya, apa tujuan Israel di wilayah Palestina ini? Apakah ada niat serius untuk membangun kembali Gaza, atau justru hanya ingin melanjutkan situasi konflik yang ada sambil memperluas pengaruhnya?
Situasi Netanyahu memang tidak mudah. Dengan pemilu Israel yang semakin dekat, ia harus menunjukkan kesan seolah mendukung ambisi AS di kawasan. Namun, koalisi pemerintahannya bertumpu pada elemen garis keras, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Kelompok ini bukan saja menentang upaya pembangunan kembali Gaza, tetapi juga menolak keras gencatan senjata, bahkan menganggap wilayah tersebut sebagai hak ilahi mereka untuk didiami.
Namun, beberapa manuver Netanyahu tampaknya belum membuahkan hasil optimal. Ia gagal menunda fase kedua rencana gencatan senjata tiga tahap dari Trump, meski Hamas menolak melucuti senjata. Perbatasan Rafah Gaza pun akan dibuka dua arah minggu depan, memungkinkan warga keluar masuk, sesuatu yang sebelumnya ditentang Israel. Bahkan, keberatannya terhadap partisipasi Turki dan Qatar di Dewan Perdamaian serta potensi pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza juga dilaporkan dikesampingkan oleh AS.
Di dalam negeri, kabinet Netanyahu pun pecah. Smotrich secara terbuka mengecam proposal AS sebagai 'buruk bagi Israel' dan menuntut pembongkaran pangkalan AS di Israel selatan yang bertugas mengawasi gencatan senjata. Sementara itu, anggota parlemen Israel lainnya lebih fokus pada kampanye pemilu mendatang, berusaha menggalang basis politik tanpa terlalu peduli pada ideologi.
Di sisi lain, Netanyahu terus bersikeras bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya. Militer Israel terus meratakan wilayah di sepanjang perbatasan dengan Gaza, menciptakan zona penyangga yang lebih dalam di kantong pesisir tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memproyeksikan citra keamanan bagi warga Israel. Namun, di sisi lain, tindakan ini semakin mendorong warga Palestina menjauh dari perbatasan, memperparah krisis kemanusiaan di Gaza yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Dengan puluhan ribu korban jiwa, serta mayoritas perumahan dan infrastruktur yang hancur, warga Gaza kini menghadapi musim dingin yang berat dengan minimnya pasokan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal yang layak. Situasi ini menggarisbawahi bahwa di balik intrik politik dan upaya menciptakan zona keamanan, ada krisis kemanusiaan mendalam yang terus memburuk. Masa depan Gaza, apakah akan dibangun kembali atau justru terjerembab dalam lingkaran konflik dan ekspansi wilayah Israel, masih menjadi tanda tanya besar.