Ketegangan di Gaza kembali memuncak setelah seorang menteri senior Israel mengeluarkan ultimatum keras kepada Hamas. Kelompok penguasa di Jalur Gaza itu diberi waktu 60 hari untuk melucuti senjatanya, jika tidak, Israel mengancam akan kembali melancarkan serangan besar-besaran. Ancaman ini sontak ditolak mentah-mentah oleh Hamas, menyebutnya sebagai gertakan tanpa dasar yang bisa memicu konsekuensi serius bagi stabilitas kawasan.
Ancaman disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Israel, Yossi Fuchs, dalam sebuah konferensi di Yerusalem. Fuchs mengklaim bahwa batas waktu dua bulan ini merupakan permintaan dari pemerintah Amerika Serikat, yang akan dihormati Israel. Ia menyebut periode ini mungkin akan dimulai seiring pertemuan 'Dewan Perdamaian' bentukan Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari, sebuah rencana yang didukung Washington untuk rekonstruksi Gaza. "Jika berhasil, bagus. Jika tidak, IDF (tentara Israel) harus menyelesaikan misi," tegas Fuchs.
Namun, respons dari Hamas sangat jelas. Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu-menahu soal tuntutan tersebut. Mardawi, melalui Al Jazeera, menyebut pernyataan petinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, hanya sebatas ancaman media yang tak ada hubungannya dengan negosiasi yang sedang berjalan. Ia juga memperingatkan bahwa setiap ancaman untuk memulai kembali perang akan membawa dampak serius bagi kawasan, sembari menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah menyerah.
Desakan pelucutan senjata ini bukan hal baru. Sebelumnya, pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, juga menolak seruan serupa. Menurutnya, melucuti senjata dari rakyat yang masih diduduki sama saja dengan menjadikan mereka "korban empuk untuk dihabisi". Isu pelucutan senjata Hamas dan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional memang menjadi agenda utama pada fase kedua "gencatan senjata" yang dimulai pertengahan Januari, di mana AS berperan besar.
Ironisnya, di tengah "gencatan senjata" yang dimediasi AS sejak Oktober lalu, situasi di Gaza tetap mencekam. Lebih dari 600 warga Palestina telah tewas sejak gencatan senjata berlaku, dan otoritas Gaza mencatat Israel telah melanggar kesepakatan ini sebanyak 1.520 kali. Sejak Oktober 2023, lebih dari 72.000 orang, termasuk ribuan anak-anak, telah menjadi korban serangan Israel. Selain itu, Israel juga terus membatasi secara ketat pasokan makanan, obat-obatan, dan material bantuan lainnya. Akibatnya, sekitar dua juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi, hidup dalam kondisi kemanusiaan yang sangat mengenaskan di Gaza.
Analisis: Ultimatum ini jelas meningkatkan risiko eskalasi konflik di Gaza yang sudah porak-poranda. Meski ada pembicaraan tentang rekonstruksi dan gencatan senjata, tuntutan pelucutan senjata di bawah ancaman perang membuat jalan menuju perdamaian semakin buntu. Dengan penolakan keras dari Hamas dan klaim keterlibatan AS dalam ultimatum tersebut, situasi ini bisa mengarah pada gelombang kekerasan baru yang akan memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Masyarakat internasional perlu mewaspadai potensi ini, mengingat dampak konflik yang selalu jatuh pada warga sipil.