Pemerintahan Donald Trump kembali mencuri perhatian dunia setelah memboikot pemeriksaan catatan hak asasi manusia (HAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Delegasi Amerika Serikat mangkir dari sidang di Jenewa, Selasa lalu, yang seharusnya membahas rekam jejak HAM negara adidaya tersebut. Akibatnya, Dewan HAM PBB terpaksa menunda pemeriksaan itu hingga Januari mendatang.
Ini bukan kali pertama Washington absen. Tahun lalu, AS juga melakukan hal serupa. Pada Februari 2025, AS bahkan resmi menarik diri dari keanggotaan Dewan HAM PBB dengan alasan badan itu dianggap bias terhadap Israel. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa kehadiran mereka hanya akan dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap lembaga yang mereka nilai tidak kredibel. "Kami tidak memberikan kredibilitas apa pun kepada agensi ini," ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera.
Sikap AS ini menuai kecaman dari kelompok hak asasi. Direktur ACLU, Jamil Dakwar, menyebut serangan terhadap kebebasan sipil dan HAM fundamental saat ini sudah berada di level yang belum pernah terjadi selama beberapa generasi. Organisasi non-pemerintah dalam dan luar negeri telah mengirim hampir 200 laporan ke PBB, mencakup isu deportasi migran, akses aborsi, hingga hukuman mati.
Pengamat menilai aksi boikot ini berpotensi merusak kredibilitas sistem peninjauan PBB. Eric Tistounet, mantan sekretaris dewan, mengingatkan bahwa jika kekuatan global utama yang selalu mengklaim menjunjung norma HAM justru mangkir tanpa alasan jelas, maka sistem internasional sedang berada dalam masalah besar. Langkah AS ini juga mempertegas sikap kritisnya terhadap PBB, seiring dengan pemotongan dana dan penarikan diri dari berbagai lembaga internasional.