Gelombang protes besar-besaran yang digerakkan oleh Cockroach Janta Party (CJP) tengah mengguncang India. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan cerminan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap apa yang mereka sebut sebagai 'demokrasi yang dikuliti' selama 12 tahun pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.
Pemicu utamanya adalah kebijakan Special Intensive Revision (SIR) terhadap daftar pemilih. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk 'fasisme birokratis' karena berhasil mencoret hak pilih 130 juta warga India. Puncaknya, pada 10 Oktober, massa membanjiri jalanan New Delhi. Pemerintah merespons dengan tindakan represif: melarang kereta menuju ibu kota, mengerahkan pasukan paramiliter, dan memutus akses internet.
Dalam aksi tersebut, sejumlah tokoh sentral seperti Ratna Singh, Abhijeet Dipke, dan Dhruv Rathee diamankan. Tushar Gandhi, cicit Mahatma Gandhi, juga turut ditahan. Aparat kepolisian terlihat kewalahan menghadapi lautan manusia yang terus berkumpul di sudut-sudut kota. Hingga malam hari, sedikitnya 2.500 demonstran dan 15 jurnalis ditahan di berbagai pusat detensi.
Analisis singkat: Situasi ini menempatkan Modi di posisi terjepit. Partai oposisi yang dipimpin Rahul Gandhi telah menemui Presiden Draupadi Murmu untuk menyerukan bahwa kerangka demokrasi India telah dirusak. Tekanan publik semakin kuat, terutama karena Komisioner Pemilihan Umum, Gyanesh Kumar, yang mengawasi kebijakan kontroversial tersebut, menolak mengundurkan diri meski memiliki rekam jejak kasus korupsi pada 2006. Bagi masyarakat luas, ini adalah pertarungan antara hak suara dan kekuasaan yang semakin otoriter.